Kelompok Aktivis Jember yang mendukung pengajuan hak interpelasi ditemui sejumlah anggota DPRD Jember.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Langkah seluruh anggota DPRD Jember minus fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang akan mengajukan Hak Interpelasi untuk persoalan tak adanya kuota CPNS 2019 untuk Kabupaten Jember, mendapat dukungan dari sejumlah aktivis.
Mereka yang menamakan dirinya Kelompok Aktivis Jember akan mengagendakan aksi lima hari berturut-turut sebagai upaya mengawal langkah penggunaan hak interpelasi tersebut.
Aksi yang dimaksud adalah dengan melakukan unjuk rasa (unras) di depan Gedung DPRD Jember, sebagai upaya mengingatkan para wakil rakyat tentang langkah hak interpelasi yang akan dilakukan.
"Aksi selama 5 hari ke depan ini untuk mengingatkan dewan, agar benar-benar menggunakan hak interpeasinya. Tidak hanya omdo (omong doang)," kata Korlap Aksi Darsono saat berada di DPRD Jember, Senin (11/11/2019).
Aksi yang dilakukan diawali hari ini, kemudian dilanjutkan dengan menemui anggota dewan di dalam gedung parlemen.
"Kita ditemui oleh Ketua Fraksi Pandekar Mas Agusta, dan sejumlah anggota dewan lainnya. Kita ingatkan agar hak interpelasi itu benar-benar dilakukan, karena ini menyangkut hak dari para CPNS di Jember. Apalagi yang umurnya sekitar 32-34 tahun yang kalau tidak ada tes, habis sudah cita-citanya," ungkapnya.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Pandekar Agust Jaka Purwana mengaku siap dan benar-benar akan menggunakan hak istimewa dewan itu. "Nantinya akan dapat diketahui jelas, dan kita dapat menanyakan langsung ke bupati alasan Jember tidak dapat jatah kuota CPNS itu," ujar Agusta usai menemui para aktivis.
Menurutnya, interpelasi itu diajukan karena memang hak masyarakat. "Hak interpelasi akan segera dilakukan. Kami akan berkumpul bersama partai lainnya yang sevisi untuk merealisasikan hal ini," tegasnya. (jbr1/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
