Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani, bersama Kapolres AKBP Kusworo Wibowo saat dialog dengan warga. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Hal senada disampaikan Titik Parwati, perwakilan Forum Ibu-ibu Peduli Kesehatan Kecamatan Gresik. Menurutnya, debu yang ditimbulkan dari aktivitas bongkar muat itu sangat membahayakan kesehatan. "Ini sudah berjalan 13 tahun, jelas membahayakan kesehatan masyarakat. Kami menginginkan udara bersih," tandasnya.
Fandi Akhmad Yani mengaku telah menampung seluruh masukan warga sebagai bahan rapat dengan pihak terkait. "DPRD sifatnya hanya menjembatani permintaan warga, bukan pengambil keputusan. Sebab, ada institusi berwenang yang berhak mengambil keputusan," katanya.
"Kami akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, namun harus koordinasi dengan Komisi III yang membidangi. Jadwal pertemuannya masih tunggu Komisi III," tambahnya.
Sementara Kapolres AKBP Kusworo Wibowo bernjanji akan semaksimal mungkin membantu penuntasan persoalan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Namun, Kapolres juga meminta warga untuk membuktikan dan menunjukkan sampel debu batu bara yang disebut membahayakan kesehatan warga sekitar. "Hal ini jika ada warga yang mempidanakan, maka bisa diproses," pungkasnya.
Musa juga mengaku mendukung tuntutan warga Desa Kemuteran, Kroman, dan Lumpur. Bahkan ia setuju jika bongkar muat batu bara di GJT ditutup. "Fraksi Nasdem sangat mendukung. Sebab, keberadaan bongkar muat batu bara dianggap sangat mengganggu dan merugikan kesehatan dan ketentraman warga. Kami juga mendukung keinginan warga untuk merelokasi bongkar muat batu bara ke tempat lain," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
