Ilustrasi. foto: NU Online
Seperti itulah gambaran kiai yang sangat minoritas mau berdakwah di tengah-tengah nonmuslim raksasa dan mayoritas. Ketahuilah, dalam partai politik, kebijakan mutlak itu di tangan pimpinan. Anggota DPR tidak sejalan dengan kebijakan partai, pasti di-recall.
Tentang Nahdlatul 'Ulama yang pernah "ditipu" PKI? Hal demikian tergambar saat pemerintahan Soekarno dulu. Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan penggabungan antara kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok komunis menjadi berada dalam satu wadah, yakni Nasakom (Nasional, Agama, Komunis).
Kelompok nasional, dalam politik terwadahi pada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kemudian menjadi PDI, lalu PDI-Perjuangan. Kelompok komunis adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Dan kelompok Agama, semua kelompok islam, seperti Masyumi, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Perti, PSII, dan lain-lain, semuanya tidak ada yang mau bergabung, kecuali Nahdlatul Ulama atau NU.
Mereka menolak karena membaca arah politik dua partai tersebut yang satu jelas-jelas anti agama islam dan yang satu beraroma serupa. Ijtihad politik dari kelompok penolak waktu itu adalah, bahwa kaum nasionalis lebih "mesra" ke PKI ketimbang ke Islam. Mereka sama-sama "merah" dan kurang familier terhadap syari'ah islam. Lalu, agama akan dihimpit di sana dan dijadikan tambal-butuh.
Sementara kaum Nahdliyyin (NU) bergabung dengan mereka dengan alasan bisa berjuang dari dalam, bisa mengontrol kebijakan pemerintah, mampu memandu cita-cita luhur kemerdekaan negeri ini sesuai agama islam dan lain-lain. Semua alasan itu bisa diterima, tinggal bagaimana nanti jadinya.
Ternyata, setelah PKI dan kroninya menguat, nonmuslim dan para kafir itu melakukan kudeta yang terkenal dengan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Beberapa jenderal diculik dan dibantai. Tidak ketinggalan para kiai, ustadz, dan para santri, termasuk pemuda Ansor dibunuh. Diperkirakan 5.000 lebih para kiai, ustadz, dan santri yang notabene kaum nahdliyin telah menjadi korban keganasan PKI.
Di daerah-daerah, sasaran utama pembantaian yang dilakukan oleh PKI justru kaum Nahdliyin (NU), partai yang telah rela bertasamuh dan ikhlas menjadi koloninya era Nasakom dulu. Di mana semua partai Islam tidak ada yang mau bergabung. NU harus membayar mahal dari kebijakan tasamuhnya sendiri yang ceroboh dan kurang hati-hati.
Dalam sebuah diskusi, muncul soal, "Bahwa, kebijakan bergabung dalam Nasakom itu kan merupakan ijma' para kiai terdahulu waktu itu. Ada kiai ini, ada kiai itu, dan lain-lain. Kami kira mereka sudah melalui kalkulasi politik yang matang dan istikharah yang panjang. Apakah beliau-beliau itu salah?
Penulis menjawab: "Saya bersaksi, bahwa mereka adalah para ulama yang shalih. Mereka sungguh para pejuang negeri ini yang mukhlis. Tapi mereka manusia dan bukan nabi. Allahumm ighfir lahum".
*Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag adalah Mufassir, Pengasuh Rubrik Tafsir Alquran Aktual HARIAN BANGSA, dan Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an (MQ), Tebuireng, Jombang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
