Rapat Pokja 2 Hak Angket Bahas Pengadaan Barang dan Jasa, Juga Tidak Dihadiri Perwakilan Pemkab

Rapat Pokja 2 Hak Angket Bahas Pengadaan Barang dan Jasa, Juga Tidak Dihadiri Perwakilan Pemkab Wakil Ketua Pansus Angket DPRD Jember, David Handoko Seto.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Rapat perdana pokja 2 pengadaan barang dan jasa Pansus Hak Angket, digelar di gedung DPRD Jember, Senin (6/1). Sama halnya dengan Pokja 1, rapat ini juga tidak dihadiri perwakilan Pemkab Jember.

Pansus Hak Angket sedianya memanggil Bank Jatim dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember untuk mengklarifikasi seluruh pencairan uang melalui Bank Jatim. Terkait alasan tidak hadirnya pun, juga tidak jelas.

Baca Juga: Bicara soal Konstitusi, PKS Tegas Tentang Konsensus Negara yang Tak Bisa Diubah Seenaknya

Wakil Ketua Pansus Angket DPRD Jember David Handoko Seto menyampaikan, dalam pemanggilan perdana ini BPKAD tidak hadir. "Bahkan tidak ada alasannya. Ke depan akan tetap kami panggil kembali," kata David usai rapat, Senin (6/1/2020) sore.

Jika pemanggilan kedua tidak hadir, kata David, maka akan dilakukan pemanggilan paksa. "Nanti akan kami paksa," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, legislator dari Nasdem itu juga menyinggung persoalan Bank Jatim, perihal proses pencairan anggaran yang dinilainya kurang tepat.

Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan

"Bank Jatim memberikan keterangan bahwa segala proses pencairan anggaran dari Bank Jatim harus menyelesaikan surat perintah pencarian dana (SP2D), tetapi tidak mengindahkan proses dan mekanisme sebelumnya," katanya.

Menurut David, dalam setiap pencairan mekanisme tersebut, harusnya melalui pengawas dan konsultan proyek dokumen yang harus diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember. Tetapi, Bank Jatim hanya menjalankan pencairan mengacu SP2D.

"Padahal, hal ini harus dicek dahulu apakah proyek tersebut selesai atau tidak," tegasnya.

Baca Juga: Megawati Belum Bahas Pengguliran Hak Angket, Mahfud MD Beberkan Alasannya

Menurutnya, hal ini akan berimbas secara hukum dan ini berdampak pada proyek pengerjaan yang belum selesai, tapi dananya sudah dicairkan. Ia mewanti-wanti, hal ini akan membawa persoalan apabila ke depan ada pemeriksaan.

"Terkait hal ini, kami akan berkirim surat untuk mendapatkan data sesuai yang diminta oleh Pansus DPRD Jember," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan tentang adanya pembuatan ribuan rekening peserta kongres. "Juga adanya uang di dalam rekeningnya," pungkasnya. (ata/yud)

Baca Juga: NasDem Siap Gulirkan Hak Angket Meskipun Tanpa PDIP

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO