Ketua DPRD Gresik Sarankan Bongkar Batu Bara GJT Pindah ke JIIPE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik kembali menggelar pertemuan dengan tiga Desa/Kelurahan Kemuteran, Kroman, dan Lumpur, Kecamatan Gresik bersama pihak PT. Gresik Jasa Tama (GJT) dan instansi terkait untuk menuntaskan penolakan bongkar muat batu bara di GJT. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu (29/1).

Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani ini dihadiri puluhan perwakilan warga dari ratusan yang hadir ke DPRD Gresik. Juga hadir Kapolres AKBP Kusworo Wibowo, Dandim 0817 Letkol Budi Handoko, perwakilan pengusaha di pelabuhan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), KSOP, PT. Pelindo III, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD memberikan kesempatan sejumlah perwakilan warga untuk mengeluarkan unek-unek mereka soal bongkar muat batu bara di GJT.

Salah satunya disampaikan Titik Parwati Hesti, yang mengaku tempat tinggalnya hanya sekitar 1 km dari lokasi GJT. "Saya punya anak kecil. Saya tak mengira ternyata yang masuk ke rongga tubuh anak yang tak bisa dicegah batu bara. Dan, itu sangat membahayakan kesehatan anak kami," katanya.

Sejak adanya GJT, Hesti mengaku setiap hari menyapu debu batu bara yang sangat mengganggu kesehatan. "Debu itu bisa penyebab penyakit paru-paru hitam. Kami ingin udara bersih. Saya ingin mengetuk hati bapak-bapak untuk melihat kondisi warga," imbuhnya.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Dia mengungkapkan, pernah menantang Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo untuk menunjukan bukti dampak dari batu bara terhadap kesehatan warga. "Dan, hal ini sudah saya buktikan," terangnya.

Untuk itu, Hesti meminta agar bongkar muat batu bara direlokasi ke tempat lain. "Kami mohon demi kesehatan warga, demi kesehatan anak-anak kami agar bongkar batu bara direlokasi. Sementara bongkar lain seperti log, pupuk, dan lain tetap di GJT," katanya.

Di sisi lain, Direktur Keuangan dan Operasional PT. GJT Edy Hidayat menyatakan bahwa perizinan GJT sebenarnya sudah memenuhi syarat. Mulai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) 1997 dari Dishub Jakarta, juga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

"Hasil tes udara batu bara di bawah baku mutu. Mungkin persoalan tak diketahui oleh masyarakat secara individu," imbuhnya.

Sementara Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani meminta agar GJT belajar di Pelabuhan Maspion yang juga bongkar baru bara, namun tak ada konflik dengan warga.

Ia juga menyarankan GJT relokasi (pindah, Red) investasi di JIIPE, dan melakukan bongkar batu bara di sana. "Pelabuhan tak hanya di GJT. Ada Pelabuhan Maspion, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan lainnya. Namun, yang selalu ada masalah di Gresik Jasa Tama (GJS). Apa karena keberadaan pelabuhan dekat dengan permukiman?," katanya.

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

"Jadi, persoalan GJT dekat dengan warga. Jangan sampai kejar penghasilan tapi hak warga dikesampingkan. Untuk itu, kami sarankan batu bara pindah di JIIPE. Di sana ada lahan 2.500 hektare," sambungnya.

Dia juga menyinggung soal corporate social responsibility (CSR) PT GJT. "CSR itu wajib. Kalau di bahasa agama istilahnya zakat, tapi di perusahaan namanya CSR," jelasnya. (hud/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News