Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani angkat bicara soal bangunan tugu di sejumlah titik kota dari dana corporate social responsibility (CSR) yang belakangan banyak mendapatkan kritik dari warga.
Gus Yani, begitu ia akrab disapa, meminta agar Bupati Sambari Halim Radianto koordinasi terlebih dulu dengan DPRD, dan pihak-pihak berkompenten di bidangnya, sebelum membangun tugu atau sejenisnya dari CSR.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Selama ini kami tak diajak berunding bupati sebelum membangun tugu-tugu dari dana CSR yang banyak mendapatkan kritik dari masyarakat. Apakah para pihak terkait seperti sejarawan, tokoh, ulama, dan kiai juga tak diajak koordinasi. Sehingga, timbul gelombang protes dan kritik. Ini yang sedang kami cari tahu," ujar Gus Yani, Minggu (2/2).
Gus Yani mengungkapkan, sampai saat ini Pemkab Gresik telah membangun sejumlah tugu yang menghabiskan dana puluhan miliar dari CSR sejumlah perusahaan. Di antaranya, tugu Keris Sumelang Gandring di perempatan Sentolang Kecamatan Kebomas dari CSR PT. Wilmar Nabati Indonesia yang menghabiskan anggaran kurang lebih kisaran Rp 5 miliar.
Kemudian Tugu Lontar di perempatan Jalan Sunan Giri Kecamatan Kebomas dari CSR PT. Smelting yang juga menyedot anggaran kurang lebih kisaran Rp 5 miliar.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Lalu, tugu Gajah Mungkur di perlimaan Sukorame Kecamatan Gresik dari CSR Petrokimia Gresik. Serta Tugu Gardu Suling di perempatan Jalan Pahlawan dari CSR PT. PJB yang juga menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
Selain itu, Pemkab Gresik saat ini juga tengah memproses pembangunan Tugu Perahu Nyi Ageng Pinatih di Duduksampeyan. "CSR yang digunakan untuk tugu-tugu itu dananya sangat besar. Alangkah eloknya CSR digunakan untuk membangun kebutuhan masyarakat yang lebih urgent, misal jalan, saluran air, atau lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar perusahaan. Masih banyak kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang belum bisa dicover dari APBD. Makanya, perlu bantuan dari CSR," terang politikus PKB ini.
Untuk itu, tambah Gus Yani, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membicarakan proyek-proyek pemerintah dari CSR. "Mana yang lebih urgent itu yang diinginkan DPRD untuk diprioritaskan dari dana CSR," pungkasnya.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
Sementara Ketua Komisi I DPRD Gresik, Jumanto menyatakan Komisinya tengah memelototi anggaran CSR sejumlah perusahaan yang digunakan Pemkab Gresik untuk membangun sejumlah proyek.
Sebab, pihaknya pernah menemukan data proyek pembangunan yang anggarannya dobel. "Jadi, dana dari CSR ada, dana dari APBD juga ada. Ini bisa jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Makanya, bantuan-bantuan CSR harus dikordinasikan," cetusnya.
Ia juga meminta agar pengajuan CSR untuk pembangunan baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, dimasukkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). "Mengapa harus? Biar tak liar, biar semua terkontrol, dan tak ada penyimpangan," terangnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029
Dengan berdirinya ribuan industri di Kabupaten Gresik, Jumanto menilai akan sangat membantu Pemkab, jika CSR tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan masyarakat di sakitar perusahaan. "Saya kira saat ini tinggal keseriusan dan komitmen menangani CSR untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
