Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani (dua dari kiri), bersama pimpinan DPRD Asluchul Alif, Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan,dan Bupati Sambari HR saat pembukaan sinkronisasi pokir. foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021 di Hotel Harris, Malang, Selasa (4/1).
DPRD Gresik mendatangkan sejumlah pemateri dari sejumlah akademisi berkompeten dalam kegiatan ini. Di antaranya, Pakar Lingkungan Unair Surabaya Prof. Suparto Wijoyo, dan Widan Safitri dari Unibraw Malang. Juga, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Prof. Suparto Wijoyo banyak mengupas soal isu lingkungan di Kabupaten Gresik yang banyak tumbuh subur industri. Sehingga, limbah yang dihasilkan baik berupa limbah udara (polusi), limbah cair, dan padat yang harus diantisipasi pemerintah daerah.
Sementara Wildan Safitri dari Unibraw dalam paparannya mengusulkan pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam sinkronisasi program Pokir. Di antaranya, pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
Kemudian, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Selain itu, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan, mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.
Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani menyatakan, pihaknya sengaja mengundang akademisi pada Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021, untuk memberikan masukan tentang apa yang perlu dilakukan dewan dalam menyusun dan menjalankan program pokir.
Menurut Gus Yani, sapaannya, sinkronisasi Pokir tersebut melibatkan Kepala OPD. Sebab, mereka yang akan menjalankan program Pokir DPRD Gresik yang dihasilkan dari serap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
"Kami perlu satu suara, perlu sinergi dalam menjalankan program Pokir ini agar bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat dan tak melanggar aturan," ujar Gus Yani.
"Pokir merupakan program bantuan hasil serap aspirasi DPRD yang diperuntukkan masyarakat baik melalui Bantuan Keuangan (BKK), maupun Bantuan Keuangan Umum (BKU). BKK maupun BKU terdiri dari program yang diusulkan masyarakat melalui pokok pokiran (Pokir) DPRD Gresik, baik melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atau program lain baik berupa bantuan keuangan, bantuan sosial, maupun hibah," paparnya.
Bantuan itu meliputi fisik maupun nonfisik seperti pembangunan gapura, saluran air, kantor desa, gedung sekolah, jalan desa, jalan lingkungan, sarana ibadah, UMKM, bantuan permodalan, dan lainnya.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
"DPRD berharap dengan sinkronisasi ini, Pokir DPRD nantinya bisa berjalan dengan baik dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
