Ngontel Sepeda Banyuwangi-Surabaya, Warga Sumberagung Titip Aspirasi ke Gubernur Jatim

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejumlah warga Desa Sumberagung Banyuwangi ngontel sepeda dari Banyuwangi mulai 15 Februari hingga sampai di kantor Gubernur Jawa Timur di Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, pada 20 Februari.

Kedatangan warga itu demi menitipkan aspirasi agar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mencabut izin pertambangan milik PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI).

Warga menilai eksplorasi yang dilakukan di wilayah desa mereka menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam aksi itu, warga sempat menggelar salat jamaah dan doa bersama di depan gerbang kantor Gubernur Jatim.

"Guna terciptanya keselamatan, keberlanjutan, dan pemulihan lingkungan dan ruang hidup warga Sumberagung, kami meminta gubernur mencabut izin pertambangan PT BSI dan PT DSI,” kata Usman, korlap aksi kepada wartawan, Kamis (20/2).

Usman mengungkapkan, sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di gunung Tumpang Pitu yang dilakukan oleh PT BSI dan PT DSI tahun 2012, beragam krisis sosial-ekologis terus meningkat di Desa Sumberagung dan empat desa lain di wilayah Kecamatan Pesanggrahan.

Salah satunya, adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016 lalu. Bencana lumpur itu merusak kawasan pesisir pulau Merah. Berbagai biota laut, seperti kerang, dan ikan mulai menghilang dari pesisir Desa Sumberagung.

Bahkan, sejumlah kelompok binatang, seperti monyet, dan kijang mulai turun memasuki lahan pertanian warga, karena rusaknya habitat mereka. Beberapa sumur milik warga juga mulai mengalami kekeringan, diduga karena penurunan kualitas lingkungan.

“Karena itu, kami mendesak Gubernur Jatim untuk memulihkan kawasan yang telah rusak di Tumpang Pitu demi menjamin kehidupan masyarakat dan pengurangan risiko bencana,” tambah Usman.

Demo warga desa Sumberagung mendapat penjagaan ketat polisi dan satpol PP. Mereka datang dengan naik kendaraan pickup dan sejumlah sepeda ontel. Warga didampingi puluhan aktivis mahasiswa dan Aktivis lingkungan hidup, serta pengacara dari LBH Surabaya.

Sayang, warga gagal bertemu gubernur, karena orang nomor satu di Jatim itu sedang melaksanakan kegiatan di luar kantor. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News