KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bandara Kediri menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Pusat maupun yang ada di daerah. Sabtu, 15 Februari 2020 lalu, Menteri Pehubungan Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR RI Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D, dan Meneskab Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., melaksanakan kunjungan kerja di Kediri, dalam rangka pembahasan rencana pembangunan Bandar Udara Kediri.
Acara yang digelar di Pendopo Kabupaten Kediri tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, dan seluruh jajaran Forkopimda lainnya. Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain groundbreaking akan dilaksanakan pada bulan April 2020 mendatang. Tentunya setelah proses pembebasan lahan selesai dilakukan.
Baca Juga: Peringati HUT Korpri, Pjs Bupati Kediri Dorong ASN Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi
Pembangunan bandara dilakukan di lahan seluas 450 hektare (ha). Rencananya landasan pacu bandara (runway) dibangun sepanjang 3.300 meter yang ditargetkan rampung dalam 2 tahun. Bandara Kediri saat ini dalam tahap penetapan lokasi dan pematangan desain.
Bandara yang berada di Jawa Timur ini akan berfungsi sebagai bandara domestik, sementara untuk bandara internasional tetap dilayani di Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur.
Keberadaan Bandara Kediri diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian, meningkatkan jumlah wisatawan, mempermudah masyarakat sekitar untuk bepergian hingga memberikan lapangan pekerjaan masyarakat di Kediri dan sekitarnya.
Baca Juga: Pembangunan Bandara Dhoho Kediri dan Jalan Tol, Menteri PUPR Beri Apresiasi PT Gudang Garam
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno menyampaikan bahwa tugas utama dari Pemerintah Kabupaten Kediri adalah membantu dalam pembebasan lahan. Sampai sekarang, tinggal 0.6 persen lahan yang belum dibebaskan dari total kebutuhan. Pembebasan berlaku hingga tanggal 31 Januari 2020, lebih dari itu akan diberlakukan konsinyasi.
“Prosesnya terus kami komunikasikan kepada warga baik melalui Forkopimda dan staf ahli dari Kementerian bahwa deadline tanggal 31 Januari. Sisanya konsinyasi, dalam artian diserahkan BPN untuk dihitung, kemudian uang ganti lahannya dititipkan ke Pengadilan Negeri,” terang Bupati Kediri.
“Harapan terbesar saya, akan banyak warga Kabupaten Kediri yang bekerja di bandara tersebut. Kami bersedia memberikan pelatihan guna menambah skill mereka agar pada saat mendaftar dan seleksi bisa diterima. Jadi yang mendaftar bukan sembarangan karena sudah memiliki skill yang mumpuni,” tambah Bupati Haryanti.
Baca Juga: Bagikan PTSL di Dua Desa, Pjs Bupati Kediri Imbau Warga Jaga Bidang Tanah Masing-Masing
Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi sangat mengapresiasi Pemkab Kediri yang telah bekerja dengan baik terkait pembangunan bandara tersebut. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama.
“Alhamdulillah semua sudah dirancang dengan baik mulai dari akses jalan, saluran air dan lain-lain. Target pembangunan 2 tahun, kita harapkan selama kurun waktu tersebut dapat terselesaikan dengan lancar. Jadi mulai April 2020 hingga April 2022,” jelas Menhub RI ditemui usai pertemuan.
Baca Juga: Pemkab Kediri Raih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik
Proyek pembangunan Bandara Kediri ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pembiayaan seluruhnya, mulai dari pembebasan lahan sampai ke pembangunan bandara menggunakan dana dari swasta. Yaitu PT Gudang Garam Tbk. Sementara untuk pengelolaannya seperti Trafic Air Control akan dilakukan oleh BUMN PT Angkasa Pura I (Persero). (adv/kominfo).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News