IKUT BEREMPATI: Hj. Anisa Syakur didampingi Saad Muafi, saat membagikan sembako kepada warga.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPR RI Hj. Anisa Syakur mendesak pemerintah daerah (pemda) merespons program Kementerian Sosial yang telah mengalokasikan anggaran 100 triliun rupiah untuk penanganan dampak Covid-19 ini. Ia meminta pemda segera melakukan pendataan warga yang terdampak Covid-19 agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,
"7.500.000 jiwa yang belum terdaftar PKH (Program Keluarga Harapan) akan mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan yang sudah terdaftar PKH akan mendapatkan uang sebesar 600 ribu per bulan, mulai bulan April sampai Juni," terang Anisa kepada HARIAN BANGSA saat membagikan sembako kepada masyarakat Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Rabu (8/4).
Baca Juga: Warga Pandaan Jadi Korban KDRT WNA Australia, Penasihat Hukum Keluhkan Kinerja Polres Pasuruan
Anisa juga mengimbau warga proaktif, bahwa yang belum terdaftar PKH agar segera mengurus atau mengajukan ke pemerintah desa atau kelurahan. Sebab, saat ini pemerintah sedang menambah kepesertaan penerima PKH, hingga menjadi 10 juta jiwa. Penambahan peserta PKH juga dampak merebaknya Covid-19.
Anisa sendiri saat ini juga terus bergerak memberikan bantuan berupa sembako kepada warga. Menurutnya, pembagian sembako ini untuk meringankan beban warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19.
Dalam pembagian sembako ini, dia dibantu putranya, Helmi, yang juga Anggota DPRD Jati dan putra terakhirnya, Saad Muafi, yang juga Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Sembako itu dibagikan ke 6 kecamatan, yakni Bangil, Beji, Prigen, Pandaan, Rembang, dan Gempol.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
Sementara Saad Muafi mengapresiasi pemerintah yang akan menambah kepesertaan PKH dan memberikan BLT kepada warga. "Maka dari itu, satgas harus segera meng-cover mereka yang benar-benar mendapatkan bantuan tersebut," kata Afi sapaan politikus PKB tersebut.
Ia juga mengingatkan Satgas, agar memilah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan, supaya tidak salah sasaran. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
