Jadi Kemelut, Anggota DPRD di Tuban Kawal Penyaluran Bansos dari Kemensos dan Kemendesa

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Rencana pembagian bantuan sosial (bansos) dari Kemensos dan Kemendesa yang masih kemelut di Kabupaten Tuban ternyata mengundang simpati dari salah satu anggota DPRD Tuban, Syafi'uddin.

Syafi'udin yang juga Sekretaris Fraksi PKB Tuban itu menyampaikan, sejak adanya bansos dari dua kementerian itu, banyak kepala desa dan perangkat dibuat bingung. Terutama, banyak warga yang mendadak mengaku tidak mampu di saat pandemi Covid-19 ini. Oleh sebab itu, pihaknya mengawal data bansos terutama di wilayah Kecamatan Bangilan atau di Dapil IV.

"Iya saya sudah berdiskusi dengan para Kades di Kecamatan Bangilan. Kata kuncinya berdiskusi tentang tidak dipakainya data verfak dari kades," ujar Udin sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Minggu (3/5).

Melihat kondisi itu, Alumni Fakultas Hukum Undip tersebut langsung terjun ke lapangan guna memastikan kevalidan data penerima. Termasuk menjelaskan peraturan dan kriteria penerima. Harapannya, agar data ter-update dan bantuan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial atau tidak tepat sasaran.

"Alhamdulillah diskusi berjalan baik dan diikuti Ketua AKD Bangilan, Kades Bangilan, Kades Weden, Kedungmulyo Kades Ngrojo, dan kades yang lain," ungkapnya.

Ia menambahkan, pendampingan terhadap Bansos Kemensos dan BLT DD serta padat karya tunai ini bertujuan agar tepat sasaran. Karena para kades saat ini masih kebingungan tentang regulasi yang berubah setiap saat dan data belum terupdate oleh pusat.

"Semoga dengan pendampingan ini bantuan dari Kemensos dan Kemendesa dapat tepat sasaran," harap Syafi'uddin.

Sementara itu, Kepala Desa Ngrojo, Kecamatan Bangilan, Noerol Hoeda menyampaikan terima kasih atas beberapa penjelasan mengenai regulasi Bansos Kemensos maupun BLT DD.

"Setelah diskusi ini kami semakin paham bagaimana mengatur bantuan itu," ujar Hoeda, sapaan akrabnya. (gun/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News