DPRD Gresik Minta Kades Percepat Penyerahan Data Penerima BLT Covid-19

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik sedang bergerak cepat untuk menuntaskan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Gresik.

Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengungkapkan bahwa dewan telah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam memberikan percepatan pencairan bantuan, baik dalam bentuk tunai maupun sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19. Total dana anggarannya sebesar Rp 210 miliar.

Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan

"Sampai saat ini, anggaran tersebut belum tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima karena berbagai kendala," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, saat ini Pemkab Gresik tengah memverifikasi masyarakat yang berhak menerima BLT PJS dampak Covid-19. Hal ini, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Gresik Nomor: 050/478/437.71/2020, tentang Verifikasi Calon Keluarga Penerima Manfaat JPS dan Pelaporan Penetapan BLT Desa. Dalam SE tersebut memuat beberapa kategori penerima manfaat JPS dan BLT-DD, yakni Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

"Setelah itu, database kemudian dikirimkan ke seluruh desa dan kelurahan untuk dilakukan verifikasi oleh pihak desa/kelurahan. Data yang dikirimkan Bappeda bersifat terbuka, dalam arti apabila ada yang kurang tepat, bisa dicoret atau ditambahkan yang baru (daftar terbuka) yang diputuskan dalam musyawarah desa (Musdes)," jelasnya.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Saat ini, baru ada 3 desa yang telah mengirimkan data verifikasi hasil musdes, yakni Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme, Desa Sidorejo Kecamatan Bungah, dan Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksampeyan.

"Dari hasil pertemuan DPRD dengan AKD didapatkan informasi bahwa usulan calon penerima bantuan setelah dilakukan verifikasi oleh kepala desa banyak yang dobel. Misalnya BLT-DD, kepala desa merasa kesulitan untuk menentukan usulan calon penerima, karena harus sesuai dengan kriteria kemiskinan. Akibatnya desa sulit untuk memaksimalkan pemanfaatan DD untuk Covid-19," terangnya.

Sementara anggaran Rp 210 miliar untuk BLT JPS, bakal disalurkan kepada 116 ribu KK se-Kabupaten Gresik. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Bappeda, sampai saat ini baru mencapai 46.124 KK. "Untuk penyaluran BLT akan memaksimalkan DD, apabila kurang akan diakumulasikan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan anggaran Rp 210 miliar," pungkasnya. (hud/zar)

Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News