Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin berbincang dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai pertemuan dengan tiga kepada daerah yang menerapkan PSBB.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota delta resmi diperpanjang. Keputusan itu diambil usai Pemprov Jatim menggelar pertemuan dengan tiga wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut. PSBB tahap kedua itu dimulai dari tanggal 12 Mei hingga 25 Mei.
Usai pertemuan, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menyampaikan hasil rapat. Pria asal Waru itu menuturkan PSBB Sidoarjo diperpanjang. Penambahan waktu itu disebabkan dua hal.
Baca Juga: Polisi Bongkar Motif Janda Dibunuh Kekasih di Surabaya, Dipicu Surat Gadai Emas
Pertama, Pemprov melihat data penyebaran Corona. Selama penerapan PSBB, jumlah warga yang terpapar korona bukan menurun. Justru meningkat tajam.
Dari data Gugus Tugas Covid-19, hari pertama penerapan PSBB jumlah warga yang positif korona mencapai 92 orang. Saat ini melonjak menjadi 152 orang yang positif.
Pertimbangan kedua adanya temuan baru. Dari hasil penelitian terkini, virus Corona tak gampang mati. "Bisa bertahan lebih dari 14 hari," ucap pria yang akrab disapa Cak Nur itu.
Baca Juga: Direksi dan Karyawan Sekar Laut Sidoarjo Kompak Dukung Khofifah, Disebut Cagub Paling Ngayomi
Rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah keputusan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta tiga daerah, termasuk Sidoarjo menjalankan enam poin. Intinya PSBB kedua menitik beratkan pada ketegasan.
Di antaranya perpanjangan PSBB tidak ada masa sosialisasi. Kedua, harus ada tindakan yang lebih tegas pada orang atau badan yang melanggar aturan. Selanjutnya, Pemprov meminta perubahan SOP di Check Point. Pemeriksaan harus lebih ketat. Misalnya petugas harus memelototi warga yang tidak pakai masker, serta menindak kendaraan roda empat yang mengangkut melebihi aturan.
Selain itu, Pemprov meminta peran serta warga untuk menekan laju penyebaran Corona. Tugas itu berada di pundak kades, lurah, bhabinkantibmas, serta babinsa.
Baca Juga: PT Umroh Kilat Indonesia, Prioritaskan Beri Edukasi ke Para Jemaah
Terobosan kepala daerah juga ditunggu. Gubernur meminta bupati dan wali kota membuat program nyata. Tujuannya, menekan angka kematian serta efektivitas penyaluran BLT. Yang tidak kalah penting, adanya rencana sanksi nyata bagi pelanggar PSBB. Bentuknya teguran, pencabutan SIM, hingga tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah.
Sekda Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan pemkab fokus pada penindakan pada PSBB kedua ini. Pemkab bakal lebih tegas. Untuk sanksi bagi pelanggar, dia menuturkan, tidak menutup kemungkinan lebih berat.
Dia mencontohkan, warung dan warkop. Jika masih beroperasi saat jam malam atau menyediakan tempat duduk, bakal ditindak. Sanksinya hingga penutupan. "Namun masih sebatas rancangan. Kami rapatkan dulu," paparnya.
Baca Juga: Korban Tewas, Begal Perempuan di Surabaya Hanya Dikenakan Pasal Curat, Pengacara Beberkan Alasannya
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menjelaskan polisi bakal berkonsentrasi menegakkan aturan jam malam. Pukul 21.00 hingga 04.00, seluruh aktivitas berhenti. Warga diminta di rumah. "Seperti aturan sebelumnya," ucapnya.
Wilayah perbatasan Sidoarjo juga menjadi perhatian. Terutama kawasan Waru. Menurut dia, warga yang positif Covid-19 di Waru terus bertambah. "Perlu penanganan. Namun teknisnya masih kami rapatkan," pungkasnya. (cat/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
