BLITAR, BANGSAONLINE.com - Warga Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar meluruk kantor kelurahan setempat, Selasa (9/6/2020). Mereka memprotes penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diduga tidak tepat sasaran.
"Kepala kelurahan tidak memiliki rasa dalam penanganan masalah sosial. Salah satunya masalah BST ini banyak yang salah sasaran," tegas Denny Saputra, salah satu warga Kelurahan Tawangsari.
Baca Juga: Suami Pembacok Istri di Blitar Diringkus
Ia menyampaikan, ada 168 KK yang mendapatkan BST dari kementerian. Tapi dari 168 KK tersebut, ada sekitar 60 warga yang salah sasaran. Di antaranya orang meninggal, pindah domisili, pensiunan PNS, dan orang mampu tetap masuk data. Sementara masyarakat yang jelas-jelas tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan, justru tidak terdaftar.
"Salah sasaran, orang yang meninggal tetap dapat bantuan, yang butuh bantuan malah tidak dapat. Kami punya banyak data dan catatan," tegasnya.
Sejak disalurkannya BST tahap pertama, masyarakat ingin berkoordinasi soal perbaikan data bersama pemerintah kelurahan, namun tidak pernah direspons. Selain itu, warga juga meminta kelurahan memasang daftar penerima BST, namun tidak pernah dilakukan oleh pihak kelurahan.
Baca Juga: Polisi Buru Suami Pembacok Istri di Blitar
"Masyarakat ingin menjalin komunikasi dan berkoordinasi soal perbaikan data bersama pemerintah kelurahan, tapi sayang sekali kepala kelurahan tidak memiliki etikat baik untuk melibatkan warga berpartisipasi," tegasnya.
Warga juga menuntut kepala kelurahan untuk segera mundur dari jabatannya jika tidak segera menyelesaikan masalah penyaluran BST tersebut.
Sementara Kepala Kelurahan Tawangsari Mujito mengakui kesalahan karena terlambat memasang perbaruan data penerima BST. Namun, dia mengaku pembagian sudah sesuai prosedur.
Baca Juga: Gegara Tak Dipinjami HP, Pria di Blitar Tega Bacok Istri Berkali-kali hingga Jari Putus
"Sudah saya perintahkan ke staf kami untuk segera memasang, namun kami akui memang kesalahan kami karena ada keterlambatan pemasangan data. Kalau masalah warga minta mundur, saya serahkan Pak Bupati sebagai atasan saya," kata Mujito. (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News