Pimpinan Dewan Dituding Kongkalikong Terkait Plotting APBD 2015

GRESIK (BangsaOnline) - Pimpinan DPRD Gresik dinilai kongkalikong dengan melakukan kesepakatan sepihak dengan eksekutif dalam memplotting anggaran. Sebab, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik tidak diajak rapat untuk membahas plotting APBD 2015 setelah turunnya evaluasi Gubernur Jatim.

Fakta tersebut terungkap dalam rapat antara Banggar DPRD Gresik dengan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik yang berlangsung akhir pekan kemarin. Sebab, rapat yang awalnya diirencanakan bahas evaluasi tersebut, ternyata hanya mendengarkan hasil kesepakatan antara pimpinan dewan dengan Timang yang telah dikirim balasannya ke Gubernur Jatim.

"Saya dan Faqih Usman (anggota Banggar dari F-PAN) sempat kaget dan speechless ketika mempertanyakan masalah itu dalam rapat Banggar dengan Timang," ujar Anggota Banggar DPRD Gresik, Moh Syafi' AM SH, Senin (12/1).

Dijelaskan, hasil evaluasi APBD Gresik Tahun 2015 sudah turun dari Gubernur Jatim. Salah satu poin harus dilakukan efisiensi untuk perjalanan dinas DPRD Gresik dan Pemkab Gresik yang secara akumulasi terkumpul Rp 13 miliar.

Ternyata, pimpinan dewan dan Timang telah sepakat memplotting anggaran tersebut ke Dinas PU sebesar Rp 5 miliar, Dinas Perhubungan (Dishub) serta SKPD lainnya.

"Apakah boleh aturannya langsung diplotting begitu. Sekkab (M Najib) selaku Ketua Timang mengaku sudah disetujui pimpinan dewan. Saya tidak bisa ngomong lagi," tandasnya.

Anggota Banggar DPRD Gresik, Dra Hj Wafiroh Ma'shum juga menjelaskan, bahwa, DPU mendapatkan alokasi sebesar Rp 5 miliar yang diantaranya digunakan untuk meresmikan Stadion Gunung Lengis pada tahun 2015 ini. Besarnya anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk peresmian.

"Penjelasannya, anggaran peresmian sebesar Rp 1 miliar akan dipakai mendatangkan tim sepak bola dari luar negeri. Tapi, tetap menggandeng sponsor," jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah SE mengaku kaget juga kebijakan sepihak oleh oknum pimpinan dewan yang menyepakati plotting anggaran dengan eksekutif.

"Saya dan Sholihuddin (Wakil Ketua DPRD Gresik dari F-PKB) juga tidak pernah diajak rapat membuat kesepakatan plotting itu. Saya disuruh tanda tangan karena sudah ditunggu surat balasan hasil evaluasi oleh Gubernur," tandas politisi dari F-Gerindra itu.

Dijelaskan, waktu tanda tangan tersebut dilakukan pada akhir Desember 2014 lalu. Saat itu, seluruh anggota dewan sedang sibuk melaksanakan kunjungan kerja luar daerah (KKLD) untuk pansus 11 Ranperda.

"Bahkan, Sholihuddin hendak pulang ke Jakarta dipaksa datang ke kantor hanya untuk tandatangan saja," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News