Hasil Diskusi Bersama Dirut RS dan Kemenkes, Istilah ODP dan PDP akan Diganti

Risma juga memaparkan terkait instruksi Menteri Kesehatan (Menkes) kepada Surabaya untuk menurunkan angka kematian agar terus dilakukan. Untuk itu, ia bersedia membantu peralatan ke rumah sakit termasuk alat pelindung diri. Bahkan, pihak Kemenkes juga menyatakan bersedia membantu apa pun yang dibutuhkan rumah sakit.

“Alhamdulillah, tadi disampaikan Staf Khusus Kemenkes akan dibantu untuk peralatan itu. Artinya mungkin dengan peralatan itu kita bisa mengurangi lagi angka kematian. Saat ini hampir 90 persen angka kematian pasien Covid-19 disertai dengan penyakit penyerta,” paparnya.

Presiden UCLG Aspac ini mengungkapkan, setelah pertemuan itu akan ada pembahasan dengan Staf Khusus Kemenkes untuk merinci apa saja yang dibutuhkan rumah sakit di Surabaya ini. Misalnya, membuat ruangan tekanan negatif, hingga menyiapkan laboratorium.

“Tapi kita akan terus berinovasi dan membuat terobosan mengingat untuk membuat satu lab saja dibutuhkan sekitar Rp 600 juta. Tetapi, yang disampaikan beliau kita butuh ruang isolasi dahulu,” kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Kemenkes RI, Alexander Ginting mengungkapkan, nantinya akan ada revisi kelima yang di-launching-kan pada bulan Juli terkait Permenkes terbaru. “Saat ini sudah tahap revisi akhir,” ungkap Alexander.

Ia menjelaskan, pada revisi kelima itu juga akan diikuti dengan revisi klaim di mana akan dijelaskan secara detail klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19. Selain itu, penggantian istilah juga akan dilakukan. Salah satunya adalah tidak digunakannya lagi istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Kita pakai istilah suspect, probable, confirmed. Jadi mereka nanti dengan gejala dan PCR-nya positif masuk confirmed. Kalau PCR-nya belum positif, maka masuk probable. Mereka yang close contact bisa dengan gejala atau tidak, masuk suspect,” pungkasnya. (ian/zar)