BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pelayanan yang masih berbelit-belit, menjadi sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Bangkalan dalam paripurna dengan agenda Pandangan Umum Terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, Senin (20/7/2020).
Dalam paparannya, Ketua F-PKB, Mohammad Hotib menjelaskan pentingnya penerimaan PAD Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari retribusi jasa usaha, perizinan, pajak parkir, dan restoran. "Jangan hanya melokalisir pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," cetusnya.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Komitmen Berantas Judol
"Selain itu, peningkatan infrastruktur khususnya jalan lintas kecamatan dan antardesa harus menjadi prioritas. Pentingnya Pemkab Bangkalan memperbaiki citra pelayanan yang masih cenderung berbelit-belit dan lamban," ujarnya, Senin (20/7/2020).
Dia menerangkan, hal lain yang perlu mendapatkan perhatian secara serius adalah masalah sampah, penertiban pasar modern, revitalisasi pasar tradisional, mal pelayanan publik, pilkades, serta validasi data penerima bansos.
"Pemkab Bangkalan diminta untuk menjadi instrumen pelayanan bagi masyarakat berbasis teknologi, sehingga pemkab dapat melayani dengan cepat dan mudah," pungkasnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024
Merespons pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengatakan akan menjadikan hal tersebut sebagai acuan dalam menyusun program ke depan bersama Timgar.
"Sedangkan menyangkut PAD ini, sudah ada penilaian baik dari WBK, sehingga kita berharap tiap tahun, laporan di setiap anggaran ini dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya. (uzi/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News