Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (foto: ist).
“Di perubahan Perda No 1 Tahun 2019 sudah ada aturan yang mengatur kaitannya ketertiban, ketenteraman, kemudian juga terkait keramaian di tempat umum, tambang, lingkungan hidup, dan sebagainya yang mengatur banyak hal. Nah, di perubahan kali ini ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat,” kata Khofifah.
Khofifah melanjutkan, pembatasan kegiatan masyarakat yang diatur dalam perda ini tentunya yang seiring dengan ketertiban, ketenteraman, dan juga perlindungan masyarakat Jawa Timur secara luas.
Pada posisi pembatasan kegiatan masyarakat dimaksud, imbuhnya, maka Perda ini membutuhkan Pergub yang kemudian Perda ini bisa menjadi payung untuk Perbup dan Perwali.
“Kemudian ada penegakan hukum yang di dalamnya ada pendisiplinan. Maka butuh tim pendisiplinan yang terdiri dari berbagai elemen. Oleh sebab itu, akademisi penting untuk dilibatkan dalam rangka mengajak masyarakat agar disiplin, lalu tokoh agama, tokoh pemuda, itu juga penting untuk menjadi satu kesatuan dari tim penegakan kedisiplinan. Terutama disiplin menegakkan protokol kesehatan,” terang Khofifah.
Gubernur Jatim itu menerangkan, perubahan Perda ini masih akan dibahas melalui Pansus Raperda. Ditargetkan Raperda ini akan bisa disahkan pada tanggal 27 Juli 2020 mendatang.
Khofifah berharap, dengan adanya Perda ini, kemudian juga sinergi lintas elemen dalam penegakan aturan, maka ketertiban dan ketenteraman umum serta perlindungan masyarakat Jatim akan bisa terjaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
