SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo 2020 Bambang Haryo Soekartono (BHS) kini tengah menyiapkan sosok yang bakal mendampinginya sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup). Itu setelah BHS resmi mengantongi rekomendasi sebagai Bacabup dari DPP Partai Gerindra.
BHS mengatakan, rekomendasi dari Partai Gerindra diterimanya, Rabu (22/7), pukul 16.17 WIB, di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta. Surat rekomendasi itu diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. "Saya terima langsung dari pak Sekjen Ahmad Muzani," cetus BHS, di Media Center BHS, Jl Diponegoro, Kamis (23/7).
Baca Juga: KPU Sidoarjo Tetapkan Gus Muhdlor - Subandi Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih
BHS menjelaskan, setelah menerima rekomendasi itu, dia bakal menyiapkan Bacawabup. Meski tidak ada batasan waktu, DPP Partai Gerindra berharap dirinya segera bisa memilih pendamping yang terbaik. "Elektabilitasnya harus bagus. Harus sesuai pilihan rakyat. Kita tidak boleh mengkhianati rakyat," tegas politikus Partai Gerindra ini.
Ditegaskan BHS, Bacawabup itu harus memiliki kompetensi dan kemampuan menguasai permasalahan-permasalahan di Sidoarjo. BHS menilai kompetensi itu sangat penting. "Kalau yang bersangkutan tidak pernah muter (keliling), tidak tahu kondisi di Sidoarjo, susah kalo nanti diajak diskusi," tandas mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Kriteria lainnya, sosok tersebut memiliki karakter bagus, jujur, bersih, tidak terlibat apapun yang negatif misalnya saat menjadi anggota dewan, ASN, atau lainnya. Serta mau bekerja keras dan berdedikasi tinggi. "Wakil harus bisa mengimbangi apa yang saya lakukan. Jadi kalau wakilnya hanya duduk di rumah, tidak bisa," tegas BHS.
Baca Juga: Ajak Semua Paslon Bersama Bangun Sidoarjo, Gus Muhdlor-Subandi Beber Program 100 Hari Kerja
Selain itu, kata BHS, sosok yang bakal mendampinginya, memiliki visi-misi yang sama. Dari semua kriteria Bacawabup yang disebutnya tersebut, BHS menegaskan sosok tersebut harus berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) atau warga Nahdliyin, baik dari kalangan anggota dewan (politikus), ASN, pengusaha maupun ulama. "Wakil saya harus dari NU atau Nahdliyin," tandas BHS.
Untuk menyiapkan dan memilih Bacawabup itu, BHS mengaku melakukan riset menggunakan tiga lembaga survei. Lembaga survei itu tidak bisa diintervensi sehingga hasilnya murni dari kehendak rakyat Sidoarjo. Dari tiga lembaga survei itu, satu di antaranya sudah selesai melakukan survei dan tinggal mengolah hasilnya.
Diharapkan dalam sepuluh hari ke depan, hasil survey rampung. Kata BHS, sebelum memutuskan memilih Bacawabup, dirinya juga bakal membahasnya dengan seluruh partai koalisi. "Sebelum diputuskan wakil itu, semua akan dibicarakan terlebih dahulu bersama seluruh partai koalisi," urai alumnus ITS Surabaya ini.
Baca Juga: Rekapitulasi KPU, Gus Muhdlor-Subandi Menangi Pilbup Sidoarjo, Saksi BHS-Taufiq Tolak TTD BA
Dengan mengantongi rekom partai Gerindra yang memiliki tujuh kursi di DPRD Sidoarjo, BHS optimistis jumlah kursi yang bakal mengusungnya sebagai calon bupati Sidoarjo, sudah cukup. BHS mengaku Partai Golkar juga mengusung dirinya. Dengan koalisi Partai Gerindra memiliki tujuh kursi dan Partai Golkar yang memiliki empat kursi, kursi berjumlah sebelas.
Jumlah itu sudah cukup, karena syarat mendaftar ke KPU, pasangan calon (paslon) minimal diusung satu parpol atau koalisi parpol dengan 10 kursi. Selain dua parpol itu, BHS mengaku bakal mendapatkan tambahan dari PPP dan Partai Demokrat. Diketahui, PPP punya satu kursi di DPRD Sidoarjo. Sedangkan Partai Demokrat, dua kursi.
"Masih ada satu partai lagi yang masih dalam proses. Sehingga jumlah kursi ada sekitar 18," urai BHS. Dengan komposisi koalisi parpol yang bakal mengusungnya tersebut, BHS menyatakan koalisi itu bisa disebut koalisi Nasionalis-Religius atau Religius-Nasionalis.
Baca Juga: Polresta Sidoarjo Tekankan Enam Poin Suksesnya Pilkades Serentak 2020
Usai mengantongi rekomendasi dari Partai Gerindra, BHS menyatakan dirinya bakal lebih bekerja keras, terjun ke berbagai desa dan menemui masyarakat Sidoarjo. Hal itu bagian dari upayanya mencari tahu pokok persoalan dan permasalahan yang ada di lapisan bawah.
Berbagai persoalan itu, tegas BHS, bakal diselesaikan dalam program jangka pendek 100 hari kerja dan 1 tahun, jangka menengah 3 tahun dan jangka panjang 5 tahun harus tuntas. "Setelah mendapat rekom saya akan bekerja lebih keras lagi. Karena tujuan utama saya membangun Sidoarjo yang kaya akan berbagai potensi alam dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu," tandas BHS. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News