Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani (kiri) meminta penjelasan Kepala Bappelitda Herman TH Sianturi soal belum cairnya BLT JPS untuk warga terdampak pandemik Covid-19, Minggu (26/7) kemarin. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Sementara Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa, juga mengaku sangat kecewa dengan kinerja eksekutif yang lamban dalam pencairan BLT JPS dampak Covid-19.
"Ini sudah akhir bulan Juli dan mau masuk bulan Agustus. Tetapi, BLT JPS baru cair satu bulan saja. Seharusnya, sudah pencairan yang ketiga, tetapi baru dicairkan hanya sekali," kata Musa.
Menurut Musa, berdasarkan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, bahwa Tim Anggaran (Timang) Pemkab sudah menyiapkan dana untuk penyaluran BLT JPS tersebut.
"Seharusnya tak ada alasan bagi Pemkab Gresik untuk tak mencairkan BLT JPS kalau anggaran sudah siap. Apalagi, BLT JPS sesuai kesepakatan DPRD dan Pemkab diberikan selama 3 bulan terhitung mulai bulan Mei hingga Juli. Namun kenyataannya, baru dicairkan sebulan. Alasannya pemkab selalu klasik. Ada desa yang masih belum beres dalam melakukan pendataan. Semestinya ditinggal saja dulu bagi desa yang belum siap. Nanti menyusul, biar tak lama-lama menunggu desa yang datanya sudah klir," terangnya.
"Makanya, kami sangat kesal dengan kinerja Pemkab Gresik. Apa BLT dicairkan sebelum hari H pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2020," pungkas Musa dengan nada kesal. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
