Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa saat demo di depan gedung DPRD Jember.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ratusan masyarakat Jember yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa menggelar aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurut Koordinator Aksi, Umar Faruk, RUU tersebut sangat merugikan para pekerja lokal, dan hanya menguntungkan pihak pengusaha.
"RUU Omnibuslaw yang dibahas saat ini sudah tidak pro terhadap pekerja, sehingga jika diteruskan akan menjadi persoalan di Jember," ujarnya saat orasi di DPRD Jember, Senin (3/8/2020).
Lanjut Umar Faruk, RUU Omnibus Law juga menghapus larangan pemberian upah pekerja di bawah UMK. Ditambah lagi, tidak ada jaminan sosial yang jelas di dalam RUU tersebut.
"Selain tidak pro terhadap pekerja, banyak pasal dalam UU ketenagakerjaan yang dihapus. Salah satunya hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dalam perjanjian kerja," imbuhnya.
Pihaknya menilai, RUU tersebut berpotensi membuka kran bagi pekerja asing dan bakal mendominasi ranah pekerjaan di Indonesia. "Jika ini dibahas, maka pekerja asing akan leluasa masuk ke Indonesia dan melegalkan outsourcing," tuturnya.
Selain RUU Omnibus Law, pihaknya juga menuntut RUU HIP dibatalkan, karena isinya berpotensi membuat paham komunis kembali hidup. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara dan sudah bersifat final.
"Pancasila ini sudah final, tidak perlu lagi ada perubahan apapun terhadap dasar negara," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi yang menemui massa berjanji akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI.
"Ya kami terima semua aspirasi masyarakat yang saat ini berorasi, dan kita persilakan juga, serta disaksikan bersama untuk kita kirimkan langsung ke DPR RI, tentang aspirasi yang disuarakan," tutupnya. (jbr1/yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
