BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Penyebaran Covid-19 dari klaster transportasi umum (darat) semakin meningkat, terutama transportasi bus. Hal ini menjadi atensi khusus bagi Anggota DPR RI, H. Syafiuddin, S.Sos..
Ia meminta Kemenhub memberikan kebijakan terhadap penularan dari klaster transportasi darat. Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kemendes, terkait laporan kinerja tahun anggaran 2019 dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 di Gedung Komisi V DPR RI, Senin (31/8/2020) kemarin.
Baca Juga: Paparkan Program 100 Hari Kerja saat Raker, Nusron: 119 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar
Ia berharap Kemenhub bisa memastikan para penumpang angkutan darat menjalankan protokol kesehatan (prokes), yakni mengunakan masker, physical distancing, serta tersedianya hand sanitizer sebagaimana di pesawat dan kereta api.
"Bahkan, bagi penumpang pesawat dan kereta api diwajibkan melaksanakan rapid test. Saya harap kepada Dirjen Darat agar dapat meningkatkan pencegahan Covid-19," pungkasnya.
Senada, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan bahwa Kemenhub harus mengambil posisi terkait angkutan umum. "Dari salah satu survei, yang paling banyak menularkan Covid-19 adalah dari angkutan umum, dan DPR RI pun harus ambil posisi juga, negara harus hadir," jelasnya.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Dukung Program 100 Hari Kerja Menteri Nusron
Sementara itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi merespons evaluasi yang disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI tersebut, dan tentunya hal itu akan menjadi perhatian Kemenhub.
"Nanti akan diambil tindakan tegas, dan akan menegur kepada angkutan yang menyalahi aturan," tegasnya.
"Tapi memang kondisi di lapangan cukup sulit sekali, saat ini kita laksanakan penumpang 45 persen, bahkan di hari-hari tertentu kita berikan bus gratis seperti di Bogor dan Tangerang," tukasnya. (uzi/zar)
Baca Juga: Koalisi CBD Kirim Hasil Analisis Ganja Medis ke DPR dan Presiden
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News