H. Syafiuddin, anggota Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I K/L, Selasa (8/9/2020). foto: ist/ bangsaonline.com
BANGKALAN, BANGSAONELINE.com - H. Syafiuddin, anggota Komisi V DPR RI menyoroti pembangunan infrastruktur jalan nasional di Madura yang tidak pernah ada pelebaran, apalagi penambahan selama puluhan tahun ini. Padahal intensitas kendaraan roda 4 dan 2 meningkat tajam. Bahkan sering mengalami kemacetan di dekat pasar-pasar tradisional.
Ia menyesalkan Kementerian PUPR yang tidak pernah memberikan ruang pembangunan infrastruktur jalan nasional. "Bahkan BPWS sendiri tidak konsen kepada pembangunan jalan nasional, sesuai amanat Perpres 27 tahun 2008," kata Syafiuddin kepada wartawan sesaat sebelum Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI, Selasa (8/9/2020)
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
"Saat ini, kita menjadi ambigu, siapa yang harus bertanggung jawab terkait penambahan atau pelebaran jalan nasional di Madura, apakah PUPR atau BPWS, karena saat ini PUPR dan BPWS tidak dapat melaksanakan," ujarnya.
Menurut Ba Syafi - sapaan akrabnya, Madura perlu sentuhan investor nasional bahkan asing agar laju percepatan pembangunan ekonomi cepat terealisasi. Karena tidak mungkin Madura mengandalkan APBD, apalagi APBD Madura hanya Rp 10 Triliun.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
"Kita minta jangan sampai menunggu perekonomian maju atau investor datang baru jalan diperbaiki atau di bangun," jelasnya di ruang Komisi V DPR RI.
Ia mendesak agar pembangunan sarana dan prasarana (sarpas) harus menjadi prioritas. "Selain itu kejelasan apakah BPWS atau Kementerian PUPR yang dapat mengeksekusi atau merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan di Madura," ujarnya
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri
Menurut politikus PKB itu, saat ini intensitas kendaraan lokal mengalami peningkatan, sehingga jalan tidak memadahi. "Dan ini bukan hanya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dengan kepadatan kendaraan berakibat angka kecelakan semakin meningkat setiap tahunnya, termasuk kemacetan meningkat, tapi juga jarak tempuh Madura semakin lama dan lambat," ucapnya
Karena itu, ia minta Kementeren PUPR proaktif untuk pembangunan infstruktur jalan di Madura. "Jangan sampai beban tersebut dipasrahkan kepada BPWS, sementara alokasi anggaran BPWS minim. Sekali lagi minta Kementerian PUPR dan BPWS segera mensinergikan terkait progran penambahan serta pelebaran jalan nasional di Madura," harapnya. (uzi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
