Direktur Cyrus: Tedjo Edhy Tak Layak Jadi Menteri

BangsaOnline - Istilah "rakyat tidak jelas" yang digunakan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno untuk menyebut massa pendukung KPK menyebabkan kader NasDem itu kebanjiran kritik. Berbagai pihak menganggap pernyataan Tedjo itu melecehkan rakyat.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengaku heran bagaimana orang seperti Tedjo bisa jadi menteri. Pasalnya, perilaku pensiunan TNI itu tidak mencerminkan revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Meme Menteri Tedjo Beredar di Media Sosial

"Tedjo ini aneh. Kenapa orang kayak gitu bisa lolos jadi menteri. Kalau kekuasannya Jokowi bagus kayak gitu ga akan lulus," kata Hasan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/1).

Dikatakannya, orang-orang seperti Tedjo telah merusak citra pemerintahan Jokowi. Pasalnya, masyarakat menganggap ucapan mereka sebagai sikap pemerintah
Dampak pernyataan Tedjo, lanjut Hasan, diperparah kenyataan bahwa banyak di antara orang yang disebutnya "tidak jelas" itu merupakan pemilih Jokowi saat Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Rakyat pendukung di KPK kemarin itu memilih Jokowi. Saya tidak melihat yang hadir di KPK kemarin itu rakyat dari lawannya Jokowi," ujarnya.

Baca Juga: Politisi PPP Minta Tedjo Jadi Menteri Pariwisata, Jangan Menko Polhukam

Di tempat yang sama, Kordinator KontraS Haris Azhar mengatakan bahwa dukungan rakyat kepada KPK muncul karena kinerja lembaga penegak hukum lainnya mengecewakan. "'Rakyat tidak jelas' yang dukung KPK, karena tidak ada lembaga hukum lainnya yang kerja untuk kepentingan masyarakat yang sungguh-sungguh," ujarnya.

Pernyataan Haris ini menjadi tamparan balik buat Tedjo. Pasalnya, selain KPK, lembaga penegak hukum lainnya berada di bawah koordinasi kementerian yang dipimpin Tedjo.

Haris juga menilai kesalahan Tedjo tidak lepas dari kegagalan Jokowi dalam memilih pembantu. Ia berharap Presiden RI ke-7 itu segera bertindak untuk memperbaikinya.

"Tiga bulan ini pelajaran penting buat dia, mudah-mudahan Jokowi selamat lima tahun. Kalau ada menteri nggak bener berhentikan, kemarin saya lihat ada menteri yang belum baca UU, kasih pendidikan untuk itu," pungkas Haris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News