Utamakan Warga Surabaya, Pemkot Perketat Pengawasan Izin Tempat Usaha

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menginstruksikan kepada seluruh camat dan lurah agar memperketat pengawasan izin tempat usaha. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun, sehingga hal itu yang kemudian berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.

“Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang dijual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan,” kata Wali Kota Risma saat memberikan pengarahan kepada Kepala OPD dan Camat di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga: One Voice SMPN 1 Surabaya Raih Juara Dua Kategori Bergengsi di SWCF 2024

Ia menginstruksikan jajarannya agar masif melakukan kontrol pengawasan di lapangan. Terutama bagi pelaku usaha warga luar kota yang tidak memiliki izin berusaha. Langkah tersebut dilakukan agar warga Surabaya yang memiliki usaha bisa tetap berjalan.

“Jangan sampai kue yang 5-7 ini kemudian diserbu ini pula. Itulah kenapa saya minta tolong para camat, semua usaha tolong dicek izinnya. Kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati,” tegasnya.

Menurut Risma, Surabaya basisnya adalah jasa dan perdagangan. Sementara itu, sekitar 90 dari 100 persen usaha di Surabaya tergolong kecil dan menengah. Namun, permasalahannya adalah kota-kota di sekitar Surabaya sebagian besar adalah industri.

Baca Juga: SWCF 2024 Jadi Ajang Kenalkan Seni dan Budaya Surabaya ke Kancah Internasional

“Di sekitar kita itu ada kawasan industri yang dia berhubungan dengan ekspor. Kalau ekspor itu turun maka produktivitasnya ikut turun bahkan berhenti. Karena ekspor turun, sehingga terjadi PHK, atau pengurangan pegawai,” ungkapnya.

Tentunya jika terjadi pengurangan pegawai atau PHK, maka hal itu berdampak pula pada menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan persaingan dunia usaha di bawah akan semakin ketat. “Meskipun kita kondisinya bagus tidak resesi tapi kuenya (daya beli) kan berkurang. Jadi kalau itu UMKM warga Surabaya langsung kasih izin,” jelasnya.

Kepada jajarannya, ia pun mencontohkan, misalnya di lapangan ditemukan sebuah warung permanen kondisinya bagus, jika pemiliknya itu warga Surabaya beri mereka izin gratis. Namun, jika pemilik usaha itu bukan warga Surabaya dan belum memiliki izin, maka harus ditindak tegas.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Raih UHC Award 2024, Anggarkan Rp500 Miliar per Tahun untuk Warga Berobat Gratis

“Jadi kita harus tegas, karena kue kita juga turun. Surabaya ekonominya masih positif, tapi kenapa mereka tidak bisa makan? Karena kuenya semakin sedikit dan diserbu banyak orang,” jelasnya.

Bahkan, untuk memasifkan pengawasan izin usaha di lapangan, Pemkot Surabaya bakal menambah anggota Satpol PP yang bertugas di tiap kecamatan. Tentunya upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk menjaga warga Surabaya agar usaha mereka tetap dapat berjalan.

“Jadi tolong sekali lagi amankan Surabaya. Kita harus akui kuenya turun, karena ada PHK dan macam-macam, tapi kita harus tetap jaga orang Surabaya. Tolong kontrolnya yang kuat, Satpol PP di sini dikurangi bisa diperbantukan di kecamatan,” pungkasnya. (ian/zar)

Baca Juga: Anak Anggota DPRD Surabaya Jadi Korban Jambret di Galaxy Mall

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News