JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kepala Badan Pelaksana (BP) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Ir. Achmad Herry Marzuki, dicecar oleh anggota Komisi V DPR RI, khususnya oleh anggota dari Dapil Jawa Timur. Sebab, BP BPWS selama ini dianggap belum mampu melakukan percepatan pembangunan ekonomi Madura sesuai dengan amanat Perpres 27 tahun 2008. Bahkan, investor yang masuk ke pulau Madura nihil.
Kritikan ini disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI di antaranya Ir. H. Sigit Sosiantomo (PKS), Sumail Abdullah (Gerindra), dan Dr. Gatot Sudjito, M.Si (Golkar) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP BPWS, BMKG, dan Basarnas di Gedung Komisi V DPR RI, Senin (21/9/2020).
Sumail Abdullah yang berasal dari Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo), meminta BPWS berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, utamanya terkait peningkatan pembangunan infrastruktur jalan agar tidak sampai tumpang tindih.
(Sumail Abdullah)
Sementara Gatot Sudjito, mempertanyakan anggaran pengadaan lahan kawasan strategis di Madura yang begitu besar, hingga Rp 88 miliar dari pagu anggaran BP BPWS sekitar Rp 156 miliar.
"BPWS harus mampu mengundang datangnya investor ke Pulau Madura, jangan sampai hanya fokus terhadap pengadaan lahan, mencari, dan membeli lahan atau tanah, seakan-akan targetnya lahan begitu penting. Padahal amanat BPWS mendapatkan investor datang, membangun Madura. Sehingga Madura bukan hanya maju, tetapi sejahtera dan makmur masyarakatnya," jelasnya.
Sedangkan Ir. Sigit Sosiantomo berharap BPWS bisa menjadi triger atau pemicu pembangunan infrastruktur jalan Madura. Menurutnya, saat ini akses jalan nasional Madura sangat sempit. Hal ini diperparah dengan adanya pasar tumpah di Tanah Merah.