Jumat, 30 Oktober 2020 20:33

Gunakan Fasilitas Negara untuk Pilkada, Bupati Faida Dilaporkan ke Komisi A DPRD Jatim

Rabu, 23 September 2020 22:03 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Gunakan Fasilitas Negara untuk Pilkada, Bupati Faida Dilaporkan ke Komisi A DPRD Jatim
Komisi A DPRD Jatim menerima pengaduan dari Komisi A DPRD Jember terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida. foto: istimewa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bupati Jember, Faida dilaporkan ke DPRD Jatim oleh DPRD Jember. Faida disebut menggunakan fasilitas negara untuk pemenangan pilkada.

Guna melaporkan hal ini, Komisi A DPRD Jember menemui Komisi A DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Tabroni membenarkan pelaporan ini setelah adanya temuan di lapangan.

Bupati Jember Faida yang saat ini maju dalam pilkada dari perseorangan disebut menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya di pilkada.

"Ada tujuh koordinator kecamatan (korcam) tim sukses Faida yang merupakan sopir ambulans desa. Semua tahu kalau sopir dan ambulans operasionalnya berasal dari APBD Kabupaten Jember,” kata Tabroni saat ditemui di DPRD Jatim, Rabu (24/9).

Tabroni menyayangkan temuan tersebut. "Bupati selaku incumbent menggunakan fasilitas negara. Seharusnya bupati tak melakukan hal tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan turun langsung ke Jember. Dalam waktu dekat, DPRD Jatim bertemu dengan Bawaslu Jember.

"Mari kita duduk bersama, termasuk anggota dewan di sana soal temuan tersebut. Kalau ada unsur potensi pidana, bisa diinventarisasi (oleh pelapor)," katanya.

Pihaknya tak ingin menarik kesimpulan hanya dari satu sudut pandang saja. "Selama ini semua tahu kalau hubungan legislatif dan eksekutif di sana sudah tidak harmonis. Terlebih lagi ada sanksi dari Gubernur kepada Bupati Jember,” jelasnya.

Pria kelahiran Kertosono ini berharap masing-masing pihak menjaga kondusivitas saat pilkada agar tidak merugikan masyarakat. "Mari duduk bersama atas temuan-temuan tersebut,” tandas mantan Pangdam Bukit Barisan ini.

Menurutnya, ada sejumlah potensi sanksi yang bisa diberikan untuk pelanggaran berat, di antaranya diskualifikasi dari pencalonan Pillkada Jember. "Kalau unsur pelanggaran terpenuhi bisa didiskualifikasi. Sebaliknya, kalau tidak ya bisa dilanjutkan (pencalonannya)," kata politisi Golkar tersebut. (mdr/ian)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 28 Oktober 2020 18:30 WIB
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Selama ini, masyarakat jamak mengetahui khasiat minyak kayu putih dipakai sebagai penghilang masuk angin atau perut kembung. Jarang atau belum banyak yang tahu kalau minyak tersebut berasal dari sebuah tanaman kayu putih. ...
Senin, 12 Oktober 2020 19:15 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta para kepala daerah meniru Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dalam menangani Covid-19. Dua provinsi tersebut – menurut Jokowi - mampu menekan angka kasus Covid-19."Saya mencata...
Kamis, 22 Oktober 2020 10:40 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*34. wakaana lahu tsamarun faqaala lishaahibihi wahuwa yuhaawiruhu anaa aktsaru minka maalan wa-a’azzu nafaraandan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika bercakap-ca...
Rabu, 28 Oktober 2020 10:49 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...