Pilkada Serentak 2020 Dipastikan Tetap Berlangsung, Pemerintah Siapkan Strategi Khusus

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah memastikan bahwa pilkada serentak yang diagendakan pada 9 Desember 2020 mendatang tetap dilaksanakan. Hal ini diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 melalui video conference, Jumat (2/10/2020).

"Dengan mengoptimalkan protokol kesehatan secara ketat dan strategi sosialisasi secara tepat demi kesehatan masyarakat, diharap pilkada akan tetap memberi rasa aman kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam rakor tersebut, hadir pula Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI, Abhan, Plh. Ketua KPU RI, Ilham Saputra, dan beberapa undangan lainnya.

Sementara Bupati Lamongan, Fadeli bersama Forkopimda Lamongan, KPU, dan Bawaslu Lamongan menghadiri rakor tersebut di Command Center Pemkab Lamongan.

Ketua Bawaslu RI, Abhan menyebutkan, untuk meminimalisir pelanggaran yang dilaksanakan paslon saat kampanye, pihaknya telah membuat langkah-langkah strategis dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye.

“Strategi yang Bawaslu lakukan, di antaranya pemutakhiran menjelang tahapan kampanye, pengawasan pokja pencegahan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, penyampaian struktur dan mekanisme kerja pencegahan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan, panduan pengawasan kampanye dan imbauan pencegahan serta penertiban alat peraga petunjuk pelaksanaan, dan penanganan pelanggaran protokol dalam setiap tahapan pilkada,” ujar Abhan.

Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memberikan contoh strategi kampanye yang sekaligus mendukung penanganan Covid-19. “Untuk menyukseskan pilkada, kampanye perlu dilakukan dengan inovasi dan kreativitas tanpa melanggar protokol kesehatan," ujarnya.

"Seperti dengan bagi-bagi masker, hand sanitizer atau menyumbang tempat mencuci tangan. Namun tentunya dikemas dengan tidak bergerombol yang bisa memicu pelanggaran," pungkasnya.

Plh. Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyebutkan, berdasarkan status penetapan, ada 723 paslon. Terdiri dari 25 paslon gubernur (9 provinsi), 599 paslon bupati (224 Kabupaten), dan 99 paslon wali kota (37 kota) yang akan mengikuti pilkada serentak. (qom/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News