Antisipasi Pilkada Masa Pandemi Covid-19, Gubernur Jatim Rakor dengan Forkopimda & Bupati-Wali Kota

“Bupati/Wali Kota bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi serta terus mensosialisasikan pilkada ini. Seperti bekerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik untuk terus mensosialisasikan hal ini. Kami di Pemprov setiap hari Minggu melakukan gowes sembari menyampaikan pentingnya protokol kesehatan sekaligus mensosialisasikan pilkada serentak di kabupaten/kota yang melaksanakan,” ungkapnya.

Sementara Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan serta protokol kesehatan Covid-19.

Kemudian, sesuai arahan Presiden Jokowi agar TNI Polri untuk tidak segan-segan menindak para bakal paslon yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Polri akan melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap aktivitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pilkada serentak.

Kapolda juga memberi penekanan khusus kepada anggota Polri untuk menjaga netralitas, melaksanakan tugas pengamanan secara profesional, melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas, serta tahapan pilkada harus diselesaikan dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kepada para kapolres yang daerahnya melakukan pilkada serentak untuk tidak mengeluarkan surat izin keramaian untuk mengantisipasi terjadinya pengumpulan massa serta terus mengingatkan secara intens kepada Timses dan penyelenggara pemilu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terutama saat pelaksanaan kampanye,” katanya.

Serahkan Piagam dan Plakat WTP Kabupaten/Kota

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah didampingi oleh Wagub Jatim dan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, menyerahkan piagam dan plakat penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2019 kepada 36 kab/kota di Jatim. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim hanya dua kabupaten/kota yang tidak memperoleh WTP, yakni Kabupaten Jember dan Kota Pasuruan.

Plakat sendiri diberikan kepada kabupaten/kota yang lima kali atau lebih berturut-turut meraih capain opini WTP. Beberapa kabupaten/kota yang meraih penghargaan dan plakat atas capaian opini WTP tersebut di antaranya Kota Blitar yang meraih sebanyak 10 kali berturut-turut, Kota Malang sebanyak 9 kali berturut-turut, serta Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Surabaya sebanyak 8 kali berturut-turut.

Kepada Bupati/Wali Kota penerima piagam dan plakat penghargaan ini, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa prestasi tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Provinsi Jawa Timur telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang baik.

Hal ini menjadi modal kuat bagi pengelolaan keuangan dalam situasi darurat pandemi Covid-19 saat ini yang memerlukan transaksi pemerintah secara cepat, mendesak, dan masif namun aman dalam pertanggungjawabannya agar tidak terdapat masalah di kemudian hari.

“Untuk dua daerah yang belum mendapatkan WTP mari kita dorong bersama agar akuntabilitas penggunaan anggaran ke depannya bisa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang baik,” pungkasnya.