GRESIK, BANGSAONLINE.com - Cabup dan Cawabup Gresik Nomor Urut 1, Moh. Qosim dan Asluchul Alif (QA), siap membuatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang perikanan untuk menampung dan memasarkan hasil tangkapan ikan nelayan.
Hal ini disampaikan pasangan Qosim-Alif saat bertatap muka dan dialog dengan kelompok nelayan di Kecamatan Ujungpangkah dan Panceng.
Baca Juga: Bupati Gresik Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Ketua PDIP Gresik: DPP Perintahkan Tegak Lurus
"Pak Qosim, kami titip nasib nelayan tradisional wilayah Utara," ujar Agus Dasuki, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada kesempatan itu.
Ia mengungkapkan, saat ini regulasi terkait ikan tangkap perairan belum jelas dan terkesan belum mengayomi nelayan, khususnya nelayan tradisional. "Kami titip regulasi nelayan, khususnya terkait alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan," ungkap Agus Dasuki.
Untuk itu, Agus Dasuki berharap pasangan Qosim-Alif bisa menang dalam pilkada langsung 2020, sehingga bisa memperjuangkan nasib nelayan tradisional. "Mudah-mudahan Pak Qosim dan Mas Alif diijabahi bupati dan wakil bupati Gresik. Aamiin," pungkasnya.
Baca Juga: Bupati Gresik Ikut Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Anha: Dia Bupati Golkar
Sementara Qosim mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Dinas Kelautan Perikanan Pemprov Jatim untuk mensikronkan aturan main dalam pengelolaan maupun tangkap ikan perairan.
"Agar hasil tangkap bisa terserap pasar dengan harga yang bagus, QA menyiapkan ruang pemyimpanan hasil tangkap berpendingan (cold storage), "katanya.
Selain itu, lanjut Qosim, dirinya dengan dr. Alif akan membentuk BUMD khusus pengelolaan dan pengolahan ikan. Tujuannya, agar hasil tangkapan ikan bisa bernilai lebih dan efeknya bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Upaya lainnya, yakni memberikan pelatihan dan subsidi kebutuhan produksi ikan.
Baca Juga: Digelar 26 Februari, Tempat Pelantikan Gus Yani-Bu Min Tunggu Hasil Rapat dengan Gubernur
"Nanti, BUMD Perikanan tidak saja menampung hasil tangkapan nelayan, namun juga mengatur sistem pengangkutan hasil laut yang langsung menuju pasar utama. Sehingga hal ini dapat mengurangi pembengkakan biaya, distribusi, dan memperlama daya tahan hasil laut," jelas Pak Qosim.
Sementara dr. Alif menambahkan, pihaknya akan menginventarisir kebutuhan nelayan di pesisir Gresik. Nantinya, hasil laut tangkapan nelayan Gresik yang menjadi komoditas ekspor dan diminati pasar internasional, akan difasilitasi pemasarannya. Alif berjanji akan mempertemukan nelayan dengan buyer atau importir dari luar negeri.
"Nelayan di Gresik selama ini menjual hasil tangkapannya di 20 tempat pelelangan ikan (TPI) di sejumlah kecamatan. Saat ini jumlah nelayan Gresik mecapai 10.500 orang. Yang sudah masuk atau ikut asuransi nelayan mencapai 3.545 nelayan, sisanya akan kami upayakan untuk ikut asuransi semuanya," katanya.
Baca Juga: PDIP Gresik Gelar Tasyakuran Jelang Pelantikan Gus Yani - Bu Min 17 Februari Mendatang
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait perlindungan, nelayan harus ikut asuransi. Asuransi nelayan tersebut nantinya akan disubsidi oleh pemerintah. Langkah ini sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan nelayan.
Disebutkan dia, hingga 2019 lalu, jumlah total tangkapan para nelayan di Gresik mencapai 134.849 ton per tahun. Jumlah tersebut meliputi 19.228 ton tangkapan ikan, dan 115.621 ton budidaya. Melalui Kartu Nelayan Bangkit (KNB), maka hasil produksi akan ditingkatkan lagi dan kesejahteraan nelayan makin bagus.
"Bersamaan dengan itu, kami juga akan membantu membuka pasar, khususnya hasil ikan tangkap yang diminati oleh pasar internasional. Sehingga, ini tidak sajamembuka peluang pasar namun juga meningkatkan perekonomian nelayan menjadi lebih baik, " pungkasnya. (hud/ns)
Baca Juga: Gus Yani-Bu Min Dilantik 17 Februari di Grahadi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News