Omzet Turun 80 Persen, PKL Jombang Sampaikan Keluhan pada Fraksi Golkar

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Sejumlah PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berada di sepanjang Jalan dr. Soetomo dan Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Jombang menyampaikan keluhan terkait omzet penjualan yang semakin anjlok ke anggota Fraksi Golkar.

Semula, para PKL tersebut berjualan di sekitaran alun-alun yang berada di Kota Santri. Namun semenjak empat bulan yang lalu, dipindahkan ke Jalan dr. Soetomo dan Jalan Kusuma Bangsa.

Baca Juga: Rapat Paripurna, DPRD Jombang Sahkan Empat Raperda Jadi Perda

Ketua PKL Alun-Alun Jombang, Shobirin mengungkapkan, selama direlokasi ke tempat yang baru, dirinya dan para PKL lainnya mengeluh omzet pendapatan yang semakin menurun hingga mencapai 80 persen di masa pandemi Covid-19.

“Lokasi yang baru dinilai kurang layak karena di musim hujan seperti sekarang ini jarang ada pembeli yang datang. Bahkan, jika dipasang tenda di jalan tersebut susah karena sempit aksesnya,” ucapnya saat menemui anggota Fraksi Golkar, Selasa (27/10/2020).

“Omzet turun 80 persen, berbeda jauh dibandingkan di alun-alun yang bisa dapat Rp 1 juta perhari, tapi sekarang di tempat yang baru hanya Rp 100 ribu saja dan terkadang juga pernah dapat Rp 50 ribu per hari,” imbuhnya.

Baca Juga: Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Buka Bersama PKL dan Yatim Dhuafa di Jombang

Menurutnya, sebanyak 250 PKL yang terdata di alun-alun berharap bisa kembali seperti semula, setelah tempat jualannya sebelum pandemi itu rencananya bakal dibongkar untuk renovasi dan dipercantik lagi oleh Pemkab Jombang.

“Kami mendukung program pemerintah, akan tetapi jangan mengorbankan ratusan PKL yang sudah berjualan di sana. Kami semua berharap bisa dikembalikan seperti semula dan diberi tempat berjualan dengan fasilitas yang layak di Alun-Alun Jombang,” terang Shobirin.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), Andik Basuki Rahmat mengatakan, agar para PKL tetap bersabar dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah sambil menunggu pandemi Covid-19 dan relokasi alun-alun selesai, yang dicanangkan anggaran kegiatan itu mencapai Rp 50 miliar.

Baca Juga: 4 Komisi di DPRD Jombang Kunker ke Jawa Tengah

“Kita dari Fraksi Golkar juga tetap mendorong bupati setelah relokasi selesai para pedagang ini dapat dikembalikan dan dapat berjualan kembali semula di alun-alun, apalagi dari keluhan PKL di tempat baru itu kurang menguntungkan,” ujarnya usai ditemui sejumlah PKL.

“Kami juga tetap mendampingi mereka (PKL) agar mereka bisa mendapatkan tempat yang layak, seperti dulu. Dengan relokasi baru alun-alun ini kita upayakan fasilitas umum seperti tempat berswafoto maupun toilet juga harus ada di sana, dan dengan tampilan baru alun-alun, kami ingin jangan sampai meninggalkan ciri khas jargon sebutan Jombang, Kota Santri,” pungkas Andik. (aan/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News