Ilustrasi.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memberikan atensi khusus terkait netralitas ASN dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Berdasarkan surat rekomendasi KASN tertanggal 27 Oktober, bahwa sampai dengan tanggal 26 Oktober, terdapat 131 rekomendasi KASN untuk 67 Pemerintah Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), salah satunya adalah Wali Kota Surabaya.
Baca Juga: Viral Rencana Saksi Paslon 02 Diberi CTM, dr Jibril Kecam Penyalahgunaan Obat untuk Kecurangan
Dalam lampiran surat rincian rekomendasi KASN tersebut, di urutan ada 129 Wali Kota Surabaya, R-1194/KASN/4/2020, tertanggal 15 April 2020, dengan jenis hukuman Disiplin Sedang.
Adapun rekomendasi KASN pada 67 Pemerintah Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah selaku PPK dan telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, rinciannya 10 Pemerintah Provinsi (terdapat 16 rekomendasi belum ditindaklanjuti), 48 Pemerintah Kabupaten (terdapat 104 rekomendasi belum ditindaklanjuti), dan 9 Pemerintah Kota (terdapat 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti).
Dalam surat rekom itu juga dijelaskan, bahwa PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (nf/rev)
Baca Juga: Usai Luluk Hamidah, Lukmanul Hakim dan Wisnu Wardhana Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
