Kantor Kemendagri. foto: net
Kastorius menyampaikan, pemblokiran tersebut akan berdampak pada ASN yang melanggar netralitas. Sehingga akses data pelayanan administrasinya tidak bisa dibuka. "Ya, data tersebut menyangkut banyak hal, mulai dari hak-hak dari ASN tersebut, mulai dari kenaikan pangkat dan hal lainnya," tuturnya.
Persoalan ini menjadi semakin lama jika PPK tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Kastorius juga mengingatkan bahwa KASN juga bisa memberikan rekomendasi kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK.
"KASN itu bisa merekomendasikan kepada presiden dan bisa meminta untuk dijatuhkan sanksi kepada PPK," tegasnya.
Maka dari itu, pihaknya memfasilitasi kepada masing-masing pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan rekomendasi tersebut dan bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan koridornya.
"Mungkin pemda di masing-masing daerah itu ada hal yang belum selesai administrasinya atau apa, maka akan kita fasilitasi," tutupnya. (jbr1/yud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
