Pemerintah Perlu Transparansi Proses Pembuatan Vaksin

Pemerintah Perlu Transparansi Proses Pembuatan Vaksin Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane, dan Koordinator Koalisi Warga LaporCovid19.org, Irma Hidayana dalam diskusi online.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia, menunjukkan data bahwa mayoritas responden khawatir dan percaya bahwa pandemi berdampak buruk bagi kesehatan. Namun, sebagian besar justru masih ragu-ragu terhadap vaksin untuk

Hal ini dikatakan Koordinator Koalisi Warga LaporCovid19.org, Irma Hidayana, Ph.D., M.P.H., dalam dialog online bersama AJI, Rabu (4/11).

"70 persen responden menyatakan ragu-ragu dan tidak bersedia mengonsumsi obat dari Unair apabila terinfeksi . 67 persen responden menyatakan ragu-ragu dan tidak bersedia mengkonsumsi obat biofarma, dan 56 persen responden menyatakan ragu-ragu dan tidak bersedia mengonsumsi vaksin merah putih," terangnya.

Jadi menurutnya, pemerintah harus lebih meyakinkan masyarakat, tidak hanya berkomunikasi. Tetapi, lebih pada harus memastikan semua proses pembuatan vaksin dilakukan dengan baik dan benar.

"Kami menduga, keragu-raguan masyarakat ini karena ketidakpercayaan terhadap proses pembuatan vaksin. Jadi, pemerintah harus transparan. Ketika proses berjalan lancar, tinggal dikomunikasikan saja pada masyarakat," jelasnya.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Masdalina Pane, M.Kes, M.Si. (Han) berpendapat, pemerintah juga harus banyak mengomunikasikan dengan masyarakat. Kalau untuk masyarakat berpendidikan mungkin hanya perlu mentransparasi proses sudah cukup. Tetapi ketika berhadapan dengan masyarakat bawah, harus lebih aktif lagi menginfokan di media sosial atau medsos.

"Karena masyarakat suka bermain medsos dan share info yang viral tanpa membaca isinya. Jadi sebaiknya masyarakat lebih berpacu untuk memberikan informasi yang banyak terkait vaksin," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Harif Fadhillah, S.Kp, SH.M.Kep, menegaskan jika proses vaksin sudah tahap fase 3. Lebih dari 2 juta tim yang bekerja dalam proses tersebut. Menurutnya, perlu tidaknya dipakai tergantung hasilnya nanti. Ketika dinyatakan aman maka pihaknya yes.

"Saya yakin tenaga kesehatan punya pikiran yang sama terkait keamanan. Lagipula sangat tidak masuk akal jika tidak aman. Kita coba vaksin, mungkin bisa menjadi satu dampak positif. Kalau sudah pada fase 3, nanti tinggal menunggu BPOM. Namun sejauh ini BPOM masih belum bergerak karena belum selesai. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik," ungkapnya. (diy/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Detik-Detik Warga Desa Lokki Maluku Nekat Rebut Peti Jenazah Covid-19':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO