SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar Palang Merah Remaja (PMR) di Jawa Timur terus didorong dan dimaksimalkan perannya dalam memberikan penguatan bagi Palang Merah Indonesia (PMI) di berbagai kegiatan kemanusiaan dan kepedulian, terutama di kalangan remaja.
PMR ini sendiri merupakan wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI yang sebagian besar terdapat di sekolah-sekolah. PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan, siaga bencana, serta mempromosikan dan menyosialisasikan prinsip dasar gerakan palang merah terutama di kalangan remaja.
Baca Juga: Tinjau Posko OMC, Pj Gubernur Adhy: Upaya Kurangi Dampak Cuaca Ekstrem di Daerah Rawan Banjir
”Kami ingin menjadi bagian yang terus memberi penguatan PMI terutama pengembangan PMR. Kami di Disbudpar Jatim punya Raka Raki, saya rasa mereka dengan sukacita dan senang bila dilibatkan dan diberi kesempatan menjadi bagian yang diberikan mandat dan amanat membawa misi kemanusiaan menjadi duta PMR,” kata Khofifah saat menghadiri acara Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Jawa Timur Tahun 2020 di Gedung BK3S Jatim, Jalan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Selasa (17/11/2020).
Menurutnya, keterlibatan para duta kemanusiaan melalui PMR ini menjadi penting karena misi kemanusiaan dan PMI adalah borderless. Artinya, pertolongan kemanusiaan tidak memandang agama, suku, pekerjaan, maupun strata sosial apa pun. Tidak hanya itu, melalui PMR, semangat nasionalisme, toleransi dan moderasi para remaja bisa terus ditingkatkan.
“PMI ini borderless, lintas profesi, lintas suku, agama, dan sebagainya. Dan proses membangun Indonesia melalui heterogenitas dan kebhinnekaan di PMI ini sudah teruji selama 75 tahun. Oleh karena itu pembibitan mulai dari PMR menjadi sangat penting,” katanya.
Baca Juga: Lagi, Jatim Dapat Penghargaan, Raih Predikat Sangat Baik Implementasi Sistem Merit Manajemen ASN
Khofifah mengatakan, orang-orang yang mengabdikan dirinya melalui PMI ini adalah orang-orang luar biasa yang memberikan sedekah energi, pikiran, dan amal jariah. Ini akan menjadi referensi kemanusiaan yang besar maknanya.
“Kalau orang tahu bahwa ini adalah ladang amal jariah, maka pasti banyak orang ingin bersama-sama ikut PMI, untuk itu bagaimana PMI dan PMR ini disiapkan lebih kuat lagi. Ruh seperti ini harus menjadi napas dari seluruh gerak kita, seluruh perjuangan kita, bahwa ada kesalehan sosial di dalam perjuangan dan pergerakan PMI,” katanya.
Baca Juga: Luncurkan Puspaga Setara di Peringatan Hari Ibu, Pj Gubernur Jatim : Wujudkan Kesetaraan Gender
Dirinya pun mengapresiasi gerak cepat dan tugas-tugas kemanusiaan yang selama ini dilakukan oleh PMI. Di mana dalam penanganan bencana, SOP bagi PMI kabupaten/kota tempat bencana, paling lambat enam jam setelah terjadi bencana relawan PMI sudah sampai lokasi.
“Kecepatan memberikan layanan ini menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat, terutama ketika terjadi bencana alam dan masalah-masalah kemanusiaan yang lain. Tentunya kita semua ingin berjalan baik tidak ada bencana. Dengan topografi wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur yang bermacam-macam misal sekarang misalnya musim hujan potensi longsor, banjir, maka kehadiran PMI di lini paling bawah itu menjadi sangat penting,” katanya.
Selain memberikan penguatan bagi PMR, dalam pelaksanaan Musprov ini, Khofifah memberikan usulan program PMI terkait peta kebencanaan di Jatim. Adanya peta ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru penyampaian informasi ini menjadi bagian dari diseminasi informasi yang harus bisa mengikuti derajat kesepahaman masyarakat di lini-lini tertentu.
Baca Juga: Pemprov Jatim Borong 4 Penghargaan di APBD Award 2024
“Waktu saya ke Pacitan beberapa waktu lalu, Pak Bupati cerita bahwa info potensi tsunami yang tersiar sampai dua puluh meter diikuti gempa di pesisir selatan Pulau Jawa sempat membuat masyarakat di sekitar pantai gelisah. Ini jadi gambaran bahwa bagaimana informasi ini terdiseminasi dengan kuat sampai ke bawah. Untuk itu informasi ini jangan sampai membuat ketakutan berlebih, tapi bagaimana membangun kewaspadaan dengan menyiapkan early warning system secara online,” katanya.
Oleh karena itu, ia meminta PMI dapat membantu menyiapkan format-format peta siaga bencana tersebut sesuai dengan topografi wilayah serta karakter masyarakat di daerah tertentu. Nantinya, program ini dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan program-program BPBD Provinsi Jatim.
“Kami harap melalui Musprov ini, program PMI di lima tahun ke depan dapat terus terbangun sinergi dan koordinasi dengan berbagai OPD terkait di pemprov seperti BPBD, dinas sosial, dan dinas kesehatan terkait penanganan bencana. Kemudian soal Raka Raki menjadi Duta PMR bisa melalui disbudpar,” terangnya.
Baca Juga: Tinjau Banjir Ponorogo, Pj Gubernur Adhy Fokuskan Evakuasi Warga dan Perbaikan Tanggul Jebol
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, H. Imam Utomo mengatakan, amanah UU No.1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan menyebutkan bahwa kepengurusan PMI adalah lima tahun. Pada tanggal 19 Oktober 2020 lalu, kepengurusan PMI Jatim masa bakti 2015-2020 telah berakhir.
Oleh karena itu, Musprov ini dilakukan untuk menyampaikan pertanggungjawaban ketua kepada anggota di kab/kota, memilih ketua, dan menyusun rencana program PMI Jatim untuk 2021-2025.
Baca Juga: Di Fun Walk HUT Ke-86 RSUD Dr. Soetomo, Pj Gubernur Adhy Bangga Taraf Kesehatan dan IPM Jatim Naik
“Dalam kepengurusan 2015-2020, kami berterima kasih dan bangga atas dukungan Pemprov Jatim yang setiap tahun mengalokasikan anggaran hibah untuk PMI,” katanya.
Menurutnya, selama lima tahun kepengurusan periode 2015-2020, telah banyak yang dilakukan PMI Jatim baik dalam penanganan bencana dan layanan kebutuhan darah. Khusus dalam penanganan bencana, SOP bagi PMI kab/kota tempat bencana, paling lambat enam jam setelah terjadi bencana sudah sampai lokasi.
Sementara dalam penanganan Covid-19, PMI Jatim juga telah melakukan penyemprotan disinfektan, membagi masker, suplemen, sembako, serta memfasilitasi angkutan jenazah dengan enam ambulans milik PMI.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Karyono Serahkan DIPA dan TKD Jatim TA 2025, ini Rinciannya
Dalam pelayanan darah, lanjutnya, pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan dan jumlah darah. Saat awal pandemi, PMI Jatim sempat kesulitan mendapat pendonor sehingga jumlah relawan turun 70 persen.
“Namun dengan bantuan pengiriman surat kami kepada TNI, Polri, dan PNS pemprov akhirnya kekurangan itu dari 70 persen tinggal 30 persen. Tapi jumlah itu sudah memenuhi kebutuhan darah di Provinsi Jatim. Sebelum pandemi stok darah biasanya berlebih, bisa kirim ke luar daerah. Untuk itu kami bertekad PMI harus hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News