Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir. (foto: ist)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir meminta kepada Bupati Sambari Halim Radianto melalui Dinas Pemerintahan Desa (DPMD) agar membuat terobosan berupa diskresi untuk desa-desa yang memiliki BHP dan RD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah) cukup besar.
Menurutnya, tidak mungkin dana bantuan tersebut bisa habis kalau hanya digunakan secara normatif berdasarkan peraturan bupati (perbup) terkait penggunaan BHP dan RD.
BACA JUGA:
- Golkar Tunjuk Wongso Negoro Jadi Wakil Ketua DPRD Gresik PAW, Targetkan 11 Kursi pada 2029
- Perluas Lapangan Kerja, Wakil Bupati Gresik Dorong Link and Match Vokasi-Industri
- Bupati Gresik Paparkan Silpa Rp452 Miliar di APBD 2025
- Percepat Penurunan Stunting di Kota Pudak, Wakil Bupati Gresik Tegaskan Sinergi Lintas Sektor
"Kami minta kepada Bupati Gresik agar membuat diskresi untuk penggunaan dana tersebut," ujar Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (18/11/2020).
Ditegaskan Abdul Qodir, pembuatan diskresi tersebut dimaksudkan agar uang dari BHP dan RD tidak selalu menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) desa. Padahal, di desa masih banyak kegiatan pembangunan yang harus dibiayai.
"Langkah ini agar pembangunan di desa jalan, perekonomian jalan, karena ada tambahan perputaran uang di desa," terang Politikus PKB ini.
Abdul Qodir mengungkapkan, selama ini hasil konfirmasi ke desa-desa, kepala desa (kades) tak berani menggunakan sisa atau silpa BHP RD karena tak diatur dalam perbup.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
