Arteria Dahlan (lima dari kiri) usai mengisi seminar di Kabupaten Gresik. (foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE)
Bang Teri mengaku belum mengetahui apakah Presiden RI Joko Widodo sudah tahu kondisi proyek di kawasan JIIPE yang masuk PSN. "Saya belum ngerti Pak Presiden Jokowi tahu atau tidak persoalan ini," katanya.
"Jika benar proyek di kawasan JIIPE ada persoalan, maka bisa dimasukkan dalam pidana korporasi. Korporasi bisa dipidanakan jika ada persoalan hukum di proyek JIIPE. Untuk itu, KPK harus masuk ke Gresik, turun ke JIIPE untuk mengusut, biar jelas," tegasnya.
Pada kesempatan ini, Bang Teri juga menengarai ada kongkalikong pengusaha dengan penguasa di proyek kawasan JIIPE. "Saya itu bahkan dapat laporan armada truk yang nguruk di JIIPE harus lewat orang tertentu. Ini kan luar biasa," cetusnya.
Bang Teri juga menyoal proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan JIIPE yang belum kelar hingga sekarang. "Mengapa proyek KEK tak kunjung kelar? Adakah perselingkuhan pengusaha dan penguasa?," kata Bang Teri penasaran.
Karena JIIPE termasuk PSN (Proyek Strategis Nasional), ia meminta apabila ada perusahaan yang bermasalah, agar diganti dengan perusahaan lain. "Jika penanganan JIIPE bermasalah bisa ganti dengan perusahaan lain," pungkasnya.
Dalam seminar tersebut, selain menghadirkan pemateri Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., juga ada Andi Firasadi, S.H., M.H., dan Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H., (Dosen Untag) dengan moderator Roni H Mustamu.
Sementara itu, pihak JIIPE belum memberikan klarifikasi. Manajer Comdev & Humas PT BKMS (Berkah Kawasan Manyar Sejahtera), Mifti Haris sebagai pengembang dan pengelola Kawasan JIIPE berkali-kali dihubungi BANGSAONLINE.com untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, belum menjawab. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
