H. Surawi, anggota Komisi D DPRD Jatim. foto: ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kondisi jalan nasional di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur sangat memprihatinkan. Jalan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) dinilai tak layak untuk dilalui oleh kendaraan umum. Padahal, jalan nasional tersebut menopang perekonomian bagi Jatim pada umumnya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Surawi mengatakan, jalan nasional yang dimulai dari Gresik, Lamongan, Babat, Bojonegoro, hingga Nganjuk setiap musim penghujan selalu terjadi kerusakan. Kondisi itu mengganggu kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
Baca Juga: Perubahan Nomenklatur BPR Jatim, Adhy Karyono: Optimalkan Peran untuk Tingkatkan Ekonomi
“Semua tahu kalau jalan nasional kewenangan BBPJN. Tapi faktanya sampai saat ini seperti dibiarkan saja oleh pihak terkait,” kritik politikus senior asal Partai Demokrat itu kepada wartawan, Selasa (5/1/21).
Pria asal Bojonegoro itu berharap Pemprov Jatim mendorong pusat agar tidak terkesan membiarkan kerusakan yang semakin parah. “Saya melihat sudah tak layak dilalui,” sambung pria yang juga penasihat Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini.
Perlu diingat, sambung Surawi, jalan Pantura merupakan jalan strategis nasional di mana frekuensi penggunaannya sangat tinggi. ”Terlebih lagi di ruas jalan Bojonegoro arah Nganjuk,” sambungnya.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Diungkapkan oleh Surawi, di wilayah tersebut eksploitasi minyak di Bojonegoro yang mampu memberikan kontribusi besar untuk pusat. Maka sudah selayaknya mendapat perhatian khusus pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar.
“Demi kelancaran arus investasi minyak, baik di Bojonegoro dan Tuban perlu ditunjang dengan kondisi jalan yang layak untuk dilalui,” pungkas politisi yang akrab disapa Mbah Rawi itu. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
