Komisi I Minta Bupati Segera Kembalikan Jabatan AHW Sebagai Sekda, Setelah Terima Salinan dari MA

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi I DPRD Gresik meminta Bupati Sambari Halim Radianto mengembalikan jabatan Andhy Hendro Wijaya (AHW) sebagai Sekda Gresik setelah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

"Komisi I minta kepada bupati, begitu fisik salinan putusan MA sudah diterima, AHW langsung dikembalikan ke posisi jabatan sekda," ujar Ketua Komisi I, Jumanto kepada BANGSAONLINE.com, Senin (18/1/2021).

Jumanto mengaku telah kroscek ke Pj. Sekda Gresik Abimanyu Ponjtoatmojo Iswinarno, soal salinan putusan AHW dari MA. "Sudah saya cek. Kata pak Pj. Sekda belum di meja Pak Bupati," ungkap politikus PDIP ini.

Lanjut Jumanto, Komisi I juga telah melakukan hearing (dengar pendapat) dengan Kepala BKD Nadlif soal putusan bebas AHW yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap).

"Kata kepala BKD saat hearing, intinya Bupati Sambari Halim Radianto merespons positif atas putusan MA yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya yang memutus bebas AHW. Dan, Bupati siap mengembalikan AHW sebagai Sekda Gresik, namun masih menunggu fisik salinan putusan dari MA," bebernya.

Baca Juga: BKPSDM Gresik Launching Aplikasi Gapura

Menurut Jumato, bupati wajib mengembalikan jabatan AHW sebagai Sekda Gresik, sebagaimana amanat UU. Namun sebelum mengembalikan jabatan AHW sebagai sekda, bupati terlebih dahulu harus mencabut SK Nomor 887/ 04/437.73/Kep/2020 tanggal 25 Februari 2020, tentang pemberhentian sementara AHW sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Gresik.

"SK yang telah dibuat Pak Bupati itu harus dicabut terlebih dulu. Kemudian, menerbitkan SK baru untuk mengangkat AHW kembali menjadi Sekda Gresik," terang Jumanto.

Sekadar informasi, Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik. Putusan MA itu sekaligus menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya yang memutus bebas Sekda Gresik Nonaktif Andhy Hendro Wijaya (AHW) dari dakwaan korupsi pemotongan insentif pajak pegawai di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News