Anggap Kudeta AHY Lumrah, 4 Faksi Partai Demokrat Mau Capreskan Moeldoko

Anggap Kudeta AHY Lumrah, 4 Faksi Partai Demokrat Mau Capreskan Moeldoko Moeldoko. Foto: ist

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Isu terhadap Ketua Umum Partai () ternyata bukan isapan jempol. "Ada empat faksi selama ini di tubuh Partai . Yakni faksi simpatisan mantan Ketua Umum Partai (Alm) Hadi Utomo, faksi SBY, faksi Anas Urbaningrum, dan faksi Marzuki Alie," kata Yus Sudarso, Mantan Ketua DPP Partai , di Restoran Dapur Sunda Mal Bellagio, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).

Yus Sudarso terang-terangan mengatakan 4 faksi ini ingin agar menjadi pemimpin Partai . Sebab, menurut dia, banyak kader yang ingin menggelar kongres luar biasa (KLB) ketika menjabat Ketum PD.

Baca Juga: Di Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tidak Pidana Pertanahan 2024, AHY: Kita Tidak Tebang Pilih

"Sepengetahuan saya adalah bercak-bercak (KLB untuk mengganti ) itu sudah timbul pada saat kongres Maret (2020) itu, gitu," kata Yus.

"Ya, bahwa partai, tantangan partai ke depan semakin berat. Jadi dari kawan-kawan melihat figur yang pas untuk di-create adalah Pak . Akan tetapi kami semua sayang Pak SBY, sayang Pak , kalau punya presiden, pastinya Mas sekala prioritas menjadi menteri kami. Dan 10 tahun ke depan beliau lebih matang untuk kita gadang menjadi pemimpin bangsa ini," kata Yus dikutip detik.com.

Menurut dia, adalah salah satu dari empat faksi yang ada di dalam tubuh Partai . Bahkan lahir dari faksi Soesilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ketua dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

Baca Juga: Pemilih PDIP dan Demokrat di Jombang Terbelah, Dukung Warsubi-Salman pada Pilkada 2024

Karena itu Yus Sudarso menilai gerakan terhadap sesuatu yang lumrah. Bahkan upaya itu menjadi hal yang alami. "Sebenarnya pergerakan yang dimaksud bukan pergerakan, tapi mengalir seperti air dari daerah lalu kembali kepada kanal-kanal faksi yang ada tadi. Itu sah-sah saja dalam parpol bukan hal yang tabu," kata Yus.

Yus minta tidak panik dan membuat isu yang semakin melebar. Jika masih didukung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPD), peristiwa meng tidak akan terjadi.

"Tidak usah khawatir selama didukung oleh DPC dan DPD. Kami di sini hanya untuk membuat semakin besar," jelasnya.

Baca Juga: Upaya Percepatan Proses Persetujuan KKPR, Menteri ATR/BPN Minta Dukungan AHY

Yang menarik, faksi-faksi itu tidak hanya ingin melengserkan dari posisi Ketua Umum Partai , tapi juga menggadang sebagai bakal calon presiden 2024.

Menurut Yus, ini hanya untuk mengulang apa yang dilakukan oleh para senior menjelang Pilpres 2004 silam. Saat itu, Partai menggadang-gadang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi calon presiden.

“Para senior dan pendiri () di awal menjemput Pak SBY, kemudian mengantarkan beliau ke (kursi) pimpinan RI 2004. Jadi apa salahnya kalau kami sekarang menjemput figur atau tokoh ke depan? Apa salahnya (dengan) Pak ?,” ujar Yus. 

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Topang Pembangunan Infrastruktur, Nusron Wahid Siapkan Panitia Pengadaan Tanah

Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com, Ketua Umum Partai (PD) () mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ada pejabat penting di lingkaran dekat Jokowi mau atau ambil paksa kepemimpinan Partai .

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai , Jakarta, Senin (1/2).

semula mengaku tak percaya. Ia juga mengaku tetap mengedepankan praduga tak bersalah.

Baca Juga: Di Rakerda Partai Demokrat Jatim, Khofifah Minta Setiap TPS Wajib Ada Saksi untuk Amankan Suara

Ia baru percaya setelah mendapat laporan dari lebih 8 saksi yang telah bertemu dengan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Para saksi tersbut mengaku mendengar langsung dari pejabat penting itu, termasuk rencana yang akan dilakukan.

bahkan menyebut ada lima sosok sekaligus latar belakangnya yang akan melakukan itu. Yaitu, satu kader aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu dan satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Apa langkah ? Ia mengaku akan tetap mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Ia tak rela kekuasaannya diambil alih secara inkonstitusional oleh siapa pun.

Baca Juga: Presiden Prabowo Lantik Nusron Wahid Jadi Menteri ATR/BPN

"Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai yang sah," kata dia. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO