Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Dr. Maskur Hidayat saat mengikuti pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya terkait Penguatan Motivasi, Supervisi, dan Pemahaman Dalam Melakukan Pembangunan Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat WBK dan WBBM di Malang, Jumat (5/3).
MALANG, BANGSAONLINE.com - Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. meminta para Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur dapat mewujudkan zona integritas sehingga dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Untuk mewujudkan itu, Herri Swantoro meminta kepada semua PN se-Jatim memaksimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan meningkatkan pelayanan demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Baca Juga: Diganjar Predikat WBBM, Kantor Imigrasi Malang Capai Peningkatan Kinerja di Berbagai Bidang
Hal ini disampaikan Herri dalam pembekalan kepada Ketua PN se-Jatim di Malang, Jum'at (5/3/2020).
Dalam arahannya, ia meminta seluruh pimpinan Pengadilan Negeri se-Jatim agar meningkatkan kapasitas keilmuannya serta selalu men-upgrade kapasitas diri.
"Ketua PN se-Jatim harus mampu mengadopsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terintegrasi dengan daerah lain, sehingga terkoneksi antar pengadilan negeri se-Jatim serta dengan Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga masyarakat mudah bagi pencari keadilan," ujar Herri Swantoro.
Baca Juga: Sidang Kasus Penggelapan Oknum THL Disdag Bangkalan, Kuasa Hukum Terdakwa Sangkal Dakwaan JPU
"Bagi masyarakat daerah yang ingin berurusan dengan Pengadilan Tinggi Surabaya, bisa saja dilaksanakan di daerah, begitu juga jika ada yang berurusan dengan PTS bisa diurus di daerah setempat," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Herri juga menekankan amanat undang-undang yang meminta kepada semua pengadilan agar menghadirkan pengadilan inklusif, yaitu pengadilan yang melayani semua masyarakat, baik yang difabel atau bukan difabel.
"Oleh sebab itu, pimpinan pengadilan negeri harus menjadi lokomotif penggerak, menjadi roda penggerak. Serta Ketua PN harus menjadi roll model bagi satuan kerja, sehingga visi-misi pimpinan terwujud. Hal ini karena pemimpin memiliki peran penting dan vital dalam mewujudkannya," terangnya.
Baca Juga: Gugatan Perdata PT Azma Sari Manikam ke PN Bangkalan, Ketua DPD KAI Jatim Sebut Notaris Ceroboh
"Terwujudnya pembangunan zona integrasi untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM dibutuhkan komitmen bersama untuk pembangunan zona integritas," pungkasnya. (uzi/zar/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
