Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Minta PN se-Jawa Timur Wujudkan Zona Integritas WBK dan WBBM

MALANG, BANGSAONLINE.com - Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. meminta para Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur dapat mewujudkan zona integritas sehingga dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Untuk mewujudkan itu, Herri Swantoro meminta kepada semua PN se-Jatim memaksimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan meningkatkan pelayanan demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

BACA JUGA:

Gelar Apel Awal Tahun, Lapas Sidoarjo Bersiap Ikuti Kontestasi Wilayah Bebas Korupsi
Berikan Atensi Pembangunan ZI, Tim KemenPAN-RB Kunjungi Dua Satker di Madiun
Perbanyak OPD Kota Kediri Berpredikat WBK, Pemkot-Kejaksaan Negeri Kerja Sama Pendampingan
PN Bangkalan Kabulkan Praperadilan MS, Kasi Pidsus Kejari: Penyidikan Tetap Dilanjutkan

Hal ini disampaikan Herri dalam pembekalan kepada Ketua PN se-Jatim di Malang, Jum'at (5/3/2020).

Dalam arahannya, ia meminta seluruh pimpinan Pengadilan Negeri se-Jatim agar meningkatkan kapasitas keilmuannya serta selalu men-upgrade kapasitas diri.

"Ketua PN se-Jatim harus mampu mengadopsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terintegrasi dengan daerah lain, sehingga terkoneksi antar pengadilan negeri se-Jatim serta dengan Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga masyarakat mudah bagi pencari keadilan," ujar Herri Swantoro.

"Bagi masyarakat daerah yang ingin berurusan dengan Pengadilan Tinggi Surabaya, bisa saja dilaksanakan di daerah, begitu juga jika ada yang berurusan dengan PTS bisa diurus di daerah setempat," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Herri juga menekankan amanat undang-undang yang meminta kepada semua pengadilan agar menghadirkan pengadilan inklusif, yaitu pengadilan yang melayani semua masyarakat, baik yang difabel atau bukan difabel.

"Oleh sebab itu, pimpinan pengadilan negeri harus menjadi lokomotif penggerak, menjadi roda penggerak. Serta Ketua PN harus menjadi roll model bagi satuan kerja, sehingga visi-misi pimpinan terwujud. Hal ini karena pemimpin memiliki peran penting dan vital dalam mewujudkannya," terangnya.

"Terwujudnya pembangunan zona integrasi untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM dibutuhkan komitmen bersama untuk pembangunan zona integritas," pungkasnya. (uzi/zar/rev)