DPRD Gresik Berharap Bupati Gus Yani Bisa Selesaikan 9 Isu Strategis di Tahun 2022

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik berharap Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Wabup Aminatun Habibah (Bu Min) bisa menyelesaikan 9 isu strategis yang didapatkan DPRD dari masukan masyarakat. Masukan itu ditampung DPRD melalui program pokok-pokok pikiran (pokir), baik melalui serap aspirasi maupun program lain. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Gresik Moch. Abdul Qodir.

"Dari hasil serap aspirasi masyarakat yang kemudian kami rangkum dalam pokir dapat kami simpulkan ada 9 isu strategis yang diharapkan oleh masyarakat bisa diwujudkan pemerintah di tahun 2022," ujar Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Senin (22/3/2021).

Ditegaskan Abdul Qodir, kesembilan isu strategis itu, yakni infrastruktur jalan baik jalan kabupaten maupun jalan poros desa (JPD) yang belum mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman dengan keterhubungan (konektivitas) yang efektif. Kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat, tingginya keluhan layanan pendidikan, kesehatan, dan kerentanan masyarakat miskin terhadap fluktuasi ekonomi makro.

"Banjir Kali Lamong adalah masalah lama yang hingga kini belum juga teratasi dan menjadi harapan besar masyarakat Gresik Selatan bisa dituntaskan di pemerintahan Gresik Baru," ucap Abdul Qodir.

Kemudian isu strategis lain, sebagian besar aktivitas masyarakat dari dunia usaha masih belum diarahkan dalam perspektif ramah lingkungan. Selanjutnya isu tentang perhatian di wilayah selatan Gresik seiring telah beroperasinya Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM).

"Problem mendasar pendidikan masih berada di rendahnya kemampuan masyarakat membiayai kelanjutan sekolah anak-anaknya juga menjadi isu strategis," beber Ketua DPC PKB Gresik tersebut.

Masih kata Abdul Qodir, isu strategis lain yaitu kualitas layanan kesehatan di area pedesaan terutama pada kurangnya tenaga medis spesialis dan cakupan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. "Juga, lemahnya daya saing sektor pengrajin makanan dan nonmakanan (UMKM) Gresik menyebabkan banyak kelompok usaha masih skala rumah tangga," urainya.

Dikatakan Abdul Qodir, kesembilan isu strategis itu terangkum dari sejumlah temuan DPRD Gresik dari hasil aspirasi masyarakat terhadap sektor pembangunan. Dewan menyebar angket kepada masyarakat tentang masalah pembangunan sarana di Kabupaten Gresik.

"Hal ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat terkait dengan pembangunan sarana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat terhadap rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya," katanya.

"Beberapa sarana yang memerlukan respons masyarakat di antaranya sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana perniagaan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH), sarana pemakaman umum, serta sarana parkir, juga menjadi temuan DPRD saat serap aspirasi," jelasnya.

"Makanya, dapat diketahui bahwa mayoritas responden (masyarakat) menitikberatkan program pembangunan daerah pada bidang sarana di Kabupaten Gresik pembangunan dan perbaikan pada sarana pendidikan, pelayanan umum dan pemerintahan, dan kesehatan. Ada sebanyak 17 persen responden menginginkan perbaikan sarana pendidikan," sambungnya.

Masih kata Abdul Qodir, dari total responden, 16 persen di antaranya mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan dan memperbaiki sarana layanan umum dan sarana pemerintahan. Di samping sarana pendidikan yang juga mendapatkan atensi besar dari masyarakat.

Sementara 14 persen responden mengharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik memperbaiki dan menambah sarana kesehatan. Menurut masyarakat, sarana kesehatan bagi masyarakat masih kurang. "Salah satu masalah sarana kesehatan yang menjadi perhatian adalah kurangnya fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit," ucap Abdul Qodir.

Lebih jauh, Qodir mengatakan dalam angket itu juga disertakan indikator kondisi prasarana seperti jaringan jalan, jembatan, drainase, tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir sampah (TPA), saluran pembuangan air limbah, dan pengolahan air limbah.

"Pada permasalahan ini, masyarakat menginginkan agar pemerintah memrioritaskan pembangunan prasarana daerah pada tahun mendatang agar lebih terfokus pada peningkatan infrastruktur jaringan jalan. Ada sebanyak 41 persen responden menganggap bahwa kondisi jaringan jalan, baik jalan kabupaten, jalan poros desa (JPD), serta jalan lingkungan mengalami kerusakan dan minimnya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik," paparnya.

"Ada sebanyak 24 persen responden menganggap bahwa saluran drainase di Kabupaten Gresik belum tertata dengan baik," terangnya.

Pembangunan dan perbaikan utilitas di Kabupaten Gresik, kata Abdul Qodir, juga menjadi harapan masyarakat bisa diwujudkan, seperti fasilitas kelengkapan penunjang pada pelayanan lingkungan hunian.

"Responden diberikan pilihan bentuk utilitas yaitu penerangan jalan umum (JPU), jaringan listrik, jaringan telepon, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas air bersih, transportasi, dan jaringan gas. Tanggapan masyarakat responden terhadap masalah pembangunan utilitas di Kabupaten Gresik utamanya terfokus pada permasalahan PJU yang menjadi prioritas masalah pada bentuk utilitas umum di Kabupaten Gresik, di mana ada sebanyak 37 persen responden menghadapi dan mengeluhkan kurangnya fasilitas PJU di lingkungan hunian mereka," jelasnya.

"Prioritas masalah selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan air bersih. Ada sebanyak 36 persen responden mengeluhkan kurangnya pasokan air bersih dan buruknya kualitas air dari BUMD PDAM Giri Tirta. Di mana, masyarakat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengevaluasi dan menyelesaikan masalah air bersih yang dikelola oleh PDAM Giri Tirta," ujarnya.

Sementara di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi salah satu unggulan di Kabupaten Gresik, masyarakat meminta ada peningkatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jalan irigasi desa (Jides), dan jalan usaha tani (JUT).

"Total ada 39 persen responden lebih membutuhkan JITUT dibandingkan dengan Jides. Sebab, masyarakat responden menganggap dengan adanya JITUT, jaringan pengairan ke lahan petani dan pelayanan air irigasi dapat lebih optimal yang nantinya dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian," katanya.

Selain pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani, sebanyak 28 persen responden menginginkan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah dan memperlancar mobilitas alat/mesin pertanian dan mengangkut hasil pertanian.

Masih menurut Qodir, pihaknya juga telah menyebarkan kuesioner PPE (Program Peningkatan Ekonomi) di Kabupaten Gresik. "Ada sebanyak 50 persen responden menginginkan sasaran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sektor UMKM. Responden menilai bahwa sektor UMKM harus menjadi sasaran utama dalam program peningkatan ekonomi masyarakat," bebernya.

"Sementara 23 persen responden menilai bahwa sasaran utama dalam program peningkatan ekonomi adalah petani, peternak, dan nelayan. Masyarakat menginginkan adanya bantuan berupa kredit lunak yang dapat membantu para petani, peternak, dan nelayan dalam meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Selebihnya, masyarakat responden memilih kelompok usaha bersama (KUB) sebagai sasaran program peningkatan ekonomi," sambungnya.

Sementara untuk permasalahan di bidang layanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, kependudukan, dan layanan dasar lainnya.

"Ada sebanyak 29 persen responden berpendapat bahwa masalah bidang pendidikan meliputi biaya pendidikan yang dianggap mahal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya," ungkap Qodir.

"Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan utamanya kondisi gedung sekolah yang tidak layak, rendahnya akses pendidikan bagi masyarakat yang mana banyak siswa tidak dapat melanjutkan ke sekolah favorit karena terkendala pada penerimaan peserta didik (PPDB) sistem zonasi," paparnya.

"Yang terakhir, yakni permasalahan kesehatan. Ada sebanyak 13 persen responden berpendapat bahwa masalah-masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat adalah lemahnya pelayanan dan fasilitas kesehatan termasuk kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tersedia di puskesmas dan rumah sakit, pelayanan jaminan kesehatan antara lain BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Gresik Sehat (KGS), dan lambannya penanganan dan penanggulangan Covid-19," pungkasnya. (hud/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News