Pemkab Salah Kirim, Perangkat Desa di Pasuruan Tak Bisa Gunakan Kartu BPJS Kesehatan

Pemkab Salah Kirim, Perangkat Desa di Pasuruan Tak Bisa Gunakan Kartu BPJS Kesehatan Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan perangkat desa di Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan mereka lantaran tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Padahal, penghasilan tetap (siltap) mereka sudah dipotong 1 persen setiap bulannya untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut diakui oleh Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan Sonhaji. Dirinya mempertanyakan ke pihak DPMD soal kartu BPJS Kesehatan yang tidak bisa diaktivasi, meski sudah membayar iuran melalui pemotongan siltap setiap bulannya.

Baca Juga: JKN Jadi Andalan Keluarga Mahasiswi dari Kandat untuk Atasi Masalah Kesehatan

"Kita mempertanyakan kenapa kartu BPJS kok tidak bisa digunakan untuk berobat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lain," jelasnya melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Sementara Kabid Keuangan Desa DPMD Kabupaten Pasuruan Ismiarsih yang dikonfirmasi hal tersebut mengungkapkan kartu BPJS Kesehatan milik perangkat desa belum bisa digunakan karena anggaran yang disiapkan Pemkab Pasuruan sebesar Rp 6,887,85 miliar belum dibayarkan ke kantor BPJS Kesehatan. Lantaran, ada kesalahan nomor rekening.

Seharusnya dana tersebut masuk di rekening DPMD, faktanya anggarannya ada di OPD lain,  yakni Badan Keuangan Daerah (BKD).

Baca Juga: Warga Kandat ini Bersyukur Jadi Peserta JKN, Semua Anggota Keluarganya Dimudahkan dalam Berobat

"Pihak DPMD sudah memfasilitasi antara pihak kantor BPJS dengan PPDI terkait salah rekening terkait masalah ini. Pada intinya, anggaran Rp 6,887,85 miliar sudah disiapkan oleh pemkab sesuai amanat Permendagri Nomor 119/2019 tentang penyetoran, pemotongan, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kades dan perangkat desa," ungkap Ismiarsih.

Ia menambahkan, jumlah di Kabupaten Pasuruan yang akan mendapat fasilitas kesehatan sebanyak 4.841 jiwa melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemkab Pasuruan masing-masing 4 persen. Sedangkan 1 persen ditanggung peserta/ melalui pemotongan siltap.

"Untuk proses pemindahan nomor rekening dipastikan tidak akan lama, diperkirakan akhir Maret ini sudah selesai," tambahnya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Pastikan Peserta JKN Peroleh Layanan Terbaik

Di sisi lain, dari jumlah yang mendapat subsidi iuran kesehatan, belum semuanya masuk data aplikasi EPADU kantor BPJS. Dari laporan, yang sudah masuk sistem aplikasi 1.981 jiwa, dan yang belum sebanyak 2.923 jiwa.

Pihak DPMD sudah meminta kepada masing-masing desa untuk segera mendaftarkan perangkat mereka agar kartu BPJS bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. (bib/par/ian) 

Video Terpopuler:

Baca Juga: Warga Ngasem Kediri Percayakan JKN untuk Pengobatan Keluarganya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Dua Rumah Panitia Pilkades Dibondet Orang Tak Dikenal':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO