Wabup Bu Min saat menerima audiensi para pamong. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan pamong mendatangi kantor Bupati Gresik, di Jalan Dr. Wahidin S.H., Jumat (23/4/2021). Mereka mengadukan nasib lantaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diterima terpotong 60 persen.
Kedatangan mereka diterima langsung Wabup Aminatun Habibah (Bu Min) di ruang rapat wabup.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Diketahui, TPP yang diterima pamong susut 60 persen sejak bulan Februari 2021, atau sejak terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 1 tahun 2021. Seketika TPP 38 orang penilik dan 8 orang pamong belajar tinggal 40 persen.
Ketua Penilik Kabupaten Gresik Mohammad Yusuf yang memimpin rombongan mengaku belum pernah menerima penjelasan terkait terbitnya Perbup 1 tahun 2021, yang menyebabkan TPP yang mereka terima susut 60 persen.
"Sampai pada bulan Januari 2021 (sebelum terbitnya Perbup 1/2021), TPP yang kami terima masih utuh seratus persen," ungkap Mohammad Yusuf.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Karena itu, ia meminta wabup dan pihak yang berwenang agar membatalkan Perbup nomor 1 tahun 2021, dan memberlakukan kembali Perbup nomor 7 tahun 2020. Yusuf mengungkapkan, tugas dan kerja penilik tidak bisa dianggap enteng. Mereka selalu berada di lapangan setiap saat, selalu mendampingi lembaga PAUD yang ada di Gresik.
"Bahkan saat malam hari pun, ketika Lembaga PAUD membutuhkan tugas pendampingan dan menyusun akreditasi, para pamong penilik ini siap berangkat," kata Yusuf.
Tidak hanya itu, lanjut Yusuf, pamong yang hanya ada 8 orang ini juga bertugas memberikan pelajaran kepada lembaga non formal. Misalnya menyelenggarakan sekaligus menjadi pengajar pada kelompok belajar paket A, B, dan C.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
"Pamong belajar juga memberikan berbagai pelatihan mulai dari menjahit, IT, bahkan pelatihan kepada kelompok ibu-ibu yang ada pada lembaga-lembaga non formal yang lain," tambahnya,
Sementara wabup menyatakan pihaknya akan mempelajari keluhan pamong dan penilik sambil meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik.
"Saya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya dengan Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, BPPKAD, serta pihak terkait. Tolong saya diberi semua dokumennya," pinta Wabup. (hud/ns)
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
