Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta rombongan berkunjung ke Desa Kendal Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, untuk meninjau BUMDesa serta Taman Wisata Bahagia Mahoni. foto: ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mesti bersinergi dengan usaha warga serta menjadi konsolidator dalam rangka menjadi motor penggerak perekonomian lokal desa.
Di sisi lain, Gus Menteri, panggilan kesayangan Tenaga Profesional Pendamping Indonesia, menyatakan komitmennya akan menaikkan honor pendamping lokal desa yang menjadi motor program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mengawal penyaluran dana desa.
BACA JUGA:
- Peduli Kearifan Lokal, Mendes PDTT Buka Festival Budaya Desa di Jombang
- Dana Desa Rp 335 Triliun Diduga Bocor, DPR Sorot Kinerja Menteri Desa PDTT Halim Iskandar
- Percepatan Transformasi Digital, Pemkab Sidoarjo Launching Desa Digital
- Bupati Pamekasan Baddrut Tamam Dapat Dukungan Mendes PDTT Maju Kembali di Pilkada 2024
"BUMDesa mesti menjadi motor penggerak perekonomian desa serta warga desa. Karena dengan kondisi pandemi Covid-19 ini maka BUMDesa mesti mampu menjadi konsolidator usaha warga serta mendorong usaha warga desa berkembang," kata Gus Menteri lewat siaran pers, Sabtu (5/6/2021).
Ia memberikan peringatan khusus kepada pengurus BUMDesa agar sebisa mungkin mencegah institusi serta bidang usahanya menjadi pesaing usaha yang dirintis warga.
"BUMDesa jangan sampai menjadi kompetitor usaha warga desa, mesti menjadi trigger dan motor penggerak serta inisiator dan motivator usaha warga desa," tegas mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim itu.
Halim juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya keras agar honor pendamping lokal desa bisa dinaikkan dalam waktu tidak lama lagi.
"Kemendesa sedang berupaya keras agar honor para PLD sebagai ujang tombak P3MD bisa naik, karena hal ini menjadi pemikiran Kemendesa agar kebijakan tersebut (honor PLD naik) segera bisa terwujud. Ini semua sebagai bentuk apresiasi atas kinerja PLD secara nasional," tegasnya.
Secara khusus, politikus PKB ini juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah serius mengupayakan tentang proses survei pendataan SDGs Desa sehingga bisa terlaksana secara menyeluruh di semua desa yang berjumlah 74.517, dan 919 desa berstatus nagari di Sumatra Barat.
"Survei data Sustainble Development Goal's (SDGs) Desa bila berhasil dengan baik akan menjadi big data nasional yang bisa digunakan semua sektor alias multisector agar mencegah data ganda serta tidak valid," ungkapnya
