Sampaikan Pesan Ulama Madura, Syafiuddin Minta Kemen-PUPR Tak Kurangi Jatah Bantuan untuk Ponpes

Sampaikan Pesan Ulama Madura, Syafiuddin Minta Kemen-PUPR Tak Kurangi Jatah Bantuan untuk Ponpes Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro. (foto: ist)

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro mendorong Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid tidak menurunkan pagu anggaran di RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) tahun 2022 untuk pondok pesantren.

Khususnya, pada program sanitasi MCK lembaga pendidikan keagamaan (LPK), pembangunan rusunawa pondok pesantren, serta pembangunan infrastruktur pengembangan ekonomi wilayah (Pisew). Diketahui, program padat karya dalam RKA 2022 cenderung berkurang dibandingkan dengan tahun 2021.

"Kami sangat menyayangkan berkurangnya beberapa program. Kalau dulu, di program Pisew kita mendapatkan jatah 1.500 titik. Sekarang di RKA 2022 ini kita hanya mendapatkan 600 titik," ucap Syafiuddin Asmoro saat membahas RKA 2022 dengan Kementerian PUPR di Ruang Sidang Komisi V DPR RI, Rabu (9/6/2021).

Sementara dalam program sanitasi yang awalnya disepakati mendapatkan 4.000 titik dengan alokasi anggaran Rp 1 triliun, dalam RKA hanya tercantum sebanyak 1.330 titik. Padahal, diakui Syafiuddin, Indonesia memiliki banyak pondok pesantren dan madrasah. Di Madura saja ada ribuan pondok pesantren dan madrasah, sehingga dirinya mengungkapkan program dari pemerintah pusat ditunggu bantuannya kepada pondok pesantren.

"Kiai, ulama di Madura berpesan untuk Ibu Dirjen agar Syafiuddin bisa mendapatkan 2-3 bantuan rusunawa, bukan malah dikurangi," tambah Politikus Fraksi PKB tersebut.

Simak berita selengkapnya ...