Komisi E DPRD Jatim saat hearing dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Magetan, belum lama ini.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pernikahan anak di Jawa Timur meningkat sebanyak 300 persen selama tahun 2021. Kondisi itu disebabkan karena pandemi Covid-19 dan adanya dispensasi dari pemerintah soal usia pernikahan anak.
"Pernikahan anak atau pernikahan dini mayoritas se-Jawa Timur naik 300 persen dari tahun 2020 sampai sekarang 2021. Jadi kenaikannya sangat besar. Satu penyebabnya pada pertemuan Pengadilan Agama se-Jawa Timur dijelaskan salah satunya adalah faktor dispensasi usia. Dan kedua kemungkinan juga karena terjadi pandemi. Kan banyak di rumah tidak ada aktivitas sekolah jadi yang menyebabkan pernikahan anak tinggi," kata Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari, Minggu (20/6/2021).
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, angka pernikahan anak di masing-masing kabupaten/kota di Jatim kenaikannya hampir sama. Salah satu wilayah yang angka kenaikan pernikahan anaknya tinggi adalah di Kabupaten Magetan.
"Kalau pernikahan anak di masing masing-masing wilayah cukup tinggi, salah satunya di Magetan juga tinggi," tambah perempuan yang akrab disapa HPL itu.
Dikatakan dia, perkawinan dini akan menyebabkan berbagai masalah. Di antaranya adalah mempengaruhi tumbuh kembang dan memicu munculnya stunting atau gizi buruk. Kondisi itu disebabkan karena orang tua waktu menikah belum mapan secara ekonomi dan psikologis.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
"Ketika perkawinan anak cukup tinggi, ibunya tidak cukup secara fisik dan secara mental serta secara ekonomi, anaknya juga akan tumbuh kembangnya terpengaruh. Di samping itu, masa depan bangsa akan terganggu ketika kualitas anak sangat rendah," tandasnya.
Diharapkan dengan adanya penyusunan Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, maka ke depan, angka pernikahan anak di Jatim bisa ditekan. Nantinya, dalam raperda tersebut akan disusun adanya upaya-upaya untuk menekan pernikahan anak di Jawa Timur, karena sebagaian besar pernikahan anak terjadi di keluarga pekerja migran.
"Salah satunya adalah meningkatkan anggaran untuk pembangunan pemberdayaan anak dan perempuan di Jawa Timur. Sampai saat ini angkanya sangat kecil," katanya.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengaku sudah memprediksi angka kenaikan pernikahan anak atau pernikahan dini di Jawa Timur.
"Pasca dinaikkannya ambang usia menikah, dulu kan 16 perempuan dan 19 laki-laki dan sekarang 19 perempuan dan 21 laki-laki, ini pasti naik dan sudah kita prediksi pasti angka pernikahan dini menjadi naik. Tidak apa-apa ini tantangan," katanya.
Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu mengatakan, adanya pernikahan anak menimbulkan risiko yang cukup tinggi. Pasalnya, orangtua tidak siap secara mental dan psikologis untuk menerima kehadiran keluarga baru.
Baca Juga: Pj. Gubernur Adhy Optimis Sinergi Eksekutif-Legislatif Wujudkan Jatim Lebih Maju dan Sejahtera
"Karena menikahkan anak di usia 16 tidak bijaksana karena mereka secara fisik belum siap. Kalau ada (pernikahan anak) kasusnya adalah accident atau Married by Accident (MBA), maka memang faktanya di masa pandemi dengan korban anak meningkat drastis," tambahnya.
Risiko yang bisa terjadi karena adanya pernikahan anak adalah meningkatnya angka perceraian dan angka kematian pada bayi serta ibunya. Karena itu dia meminta para orang tua membatasi asupan anak terhadap media sosial secara berlebihan, terutama konten-konten porno agar anak bisa tumbuh kembang secara maksimal dan tidak terpengaruh dengan hal hal negatif di medsos.
"Ketika anak-anak dalam pengasuhan orang tua ya, ini PR bersama kita. Ketika kekerasan seksual dengan korban anak terjadi, maka dengan sendirinya MB juga akan banyak. Kalau ambil banyak kegagalan kelahiran meningkat perceraian juga meningkat. Sebetulnya ruang ruang di mana anak-anak melakukan hubungan yang melampaui batas harus ditekan. Apa itu, misalnya akses berlebihan terhadap media sosial dan asupan konten porno. Siapa yang bisa melakukan pertama orang tua," pungkasnya. (mdr/ian)
Baca Juga: Mengintip Harta Kekayaan Harisandi Savari, Anggota DPRD Jatim dari PKS, Tembus Rp9,8 Miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
