Pendamping Bansos dan Agen di Tuban Diminta Terlibat Tangani Keluhan KPM

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPRD Tuban Hj Tri Astuti meminta kepada TKSK, pendamping PKH, serta agen penyalur agar ikut terlibat menangani keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebab, selama ini banyak masyarakat mengadu ke DPRD terkait persoalan bantuan. Khususnya warga yang bantuannya tak cair.

"Jika ada KPM yang terkendala pencairan sebaiknya pendamping bansos dan agen harus ikut terlibat menangani. Karena bagaimanapun agen juga tahu siapa yang sudah mencairkan dan siapa yang belum mencairkan," ungkap Hj Tri Astuti ketika dikonfirmasi, Minggu (1/8).

Kata dia, sejak adanya temuan Mensos Risma di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan/Kabupaten Tuban, DPRD langsung turun ke bawah melakukan sidak. Hasilnya, banyak KPM mengeluh lantaran pencairan bansos yang terkadang tak menentu.

Semisal ada yang tidak cair 6 bulan, tiba-tiba cair dalam waktu 3 bulan. Ada pula yang sebelumnya selalu tiap bulan cair, namun dalam waktu 6 bulan ini bansosnya tidak cair. Terkait kondisi tersebut, Tri Astuti meminta seluruh pihak terkait harus terlibat.

"Terutama agen harus membantu karena dia tahu siapa sudah cair dan mana yang belum. Jadi peran pendamping dan agen ini penting. Karena jika nama KPM salah ketik maupun salah di spasi maka bisa berdampak pada pencairan. Karena bagaimanapun data penerima sekarang sudah bersistem. Sehingga, jika ada KPM yang mengalami kasus seperti sebaiknya pendamping dan agen harus ikut membantu menyelesaikannya," bebernya.

Ketua Komisi asal Partai Gerindra ini juga menyarankan agar ke depan ada upaya pemberdayaan e-Warong dalam mencukupi kebutuhan KPM. Ia mengungkapkan, bahwa selama ini e-Warong selaku penyalur ketergantungan dengan pemilik modal besar.

"Ke depan harus ada pemberdayaan e-Waring, agar ekonomi masyarakat bisa berjalan lancar," pungkasnya. (gun/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News