Komisi C: Bapenda Jatim Harus Punya Terobosan ke Depan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) per tanggal 31 Juli 2021, tercatat baru terealisasi sekitar 65 persen. Capaian ini terhitung Rp 8 triliun dari target PAD Jatim pada tahun 2021 sebesar Rp13 triliun.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Hidayat usai menggelar rapat dan evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim, Senin (30/8/2021). Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui visi dan misi ataupun terobosan-terobosan ke depan Kepala Bapenda Jatim, yang baru saja dilantik pada Rabu (28/7/2021) lalu.

"Kebetulan Kepala Bapenda baru, kita ingin tahu visi-misinya sekaligus terobosan-terobosan apa ke depan. Tadi melaporkan bahwa per tanggal 31 Juli 2021, ada penurunan pendapatan asli daerah, terutama dari pajak kendaraan bermotor," kata Hidayat.

Selain pajak kendaraan bermotor, Hidayat menyebut, penurunan pendapatan daerah juga terjadi pada beberapa sektor. Di antaranya, Pajak Air Permukaan (PAP), hingga pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BB NKB). Penurunan ini salah satunya disebabkan karena dampak pandemi Covid-19.

"Ini disebabkan karena efek dari pandemi di mana dalam beberapa bulan terakhir diterapkan PPKM darurat, sehingga orang ada keterbatasan keluar dan sekaligus secara ekonomi terdampak pada kemampuan masyarakat membayar kewajiban pajak kepada bapenda," ujarnya.

Oleh karena itu, Komisi C DPRD Jatim kemudian melakukan rapat evaluasi bersama Bapenda dalam upaya mengoptimalkan kembali wajib pajak. Di sisi lain, Hidayat menargetkan bahwa dalam 120 hari ke depan, Bapenda Jatim harus dapat meningkatkan PAD melalui berbagai terobosan.

"Nah, ini catatan penting, sehingga kita evaluasi sekaligus kita minta, karena sudah turun (kasus Covid-19), dalam 120 hari atau 4 bulan ke depan harus ada terobosan-terobosan dan aksi-aksi yang brilian sehingga PAD kita bisa meningkat," terangnya.

Ia menjelaskan bahwa per tanggal 31 Juli 2021, dari target PAD Rp 13 triliun baru tercapai sekitar Rp 8 triliun. Setidaknya ada sekitar Rp 5 triliun pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Bapenda Jatim ke depan.

"Ini saya kira tidak mudah. Oleh karena itu Komisi C minta Bapenda harus ada terobosan-terobosan," ujar Politikus Partai Gerindra ini.

Ia mencontohkan bahwa insentif untuk meningkatkan wajib pajak dapat dilakukan Bapenda dengan mengadakan program pemotongan atau diskon pajak. Bisa pula dengan menyiapkan insentif yang menarik lainnya untuk memantik respons masyarakat supaya berbondong-bondong datang membayar kewajibannya.

"Jadi, kita dorong agar ada insentif masyarakat agar mendorong masyarakat mau membayar pajak kepada pemerintah," paparnya.

Menurut Hidayat, penurunan PAD ini dapat mengganggu program-program yang telah dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Utamanya terhadap program-program yang menyangkut pembangunan dan bantuan sosial.

"Kalau sampai turun, maka akan menggaggu program-program yang dicanangkan Gubernur Jatim. Terutama program yang menyangkut infrastruktur dan bantuan sosial," ungkap Hidayat

Kepala Bapenda Jatim Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno menyatakan, pihaknya akan mengoptimalkan kembali mobil samsat keliling untuk meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor.

"Sudah 2-3 hari ini kita operasionalkan. Jadi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) lagi," kata Abimanyu.

Menurut dia, dalam beberapa hari ini persentase masyarakat yang membayar pajak sudah mulai lumayan. Namun, Abimanyu enggan menyebut berapa besaran persentase selama beberapa hari Mobil Samsat Keliling beroperasi. Baginya, yang penting saat ini adalah mengoptimalkan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD.

"Yang penting kita jalan, kita mengeksplor lagi, mengoperasionalkan lagi kendaraan samsat keliling, kita optimalkan," tandasnya. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News