Lira Galang Sepuluh Ribu Tanda Tangan, Dukung KPK Tuntaskan Kasus Bupati Tantri dan Suaminya

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas OTT Bupati Probolinggo, Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin terus mengalir. Kini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lira Kabupaten Probolinggo menggelar aksi penggalangan dukungan terhadap KPK dengan pembumbuhan tanda tangan di depan Kantor Bupati di Kraksaan Probolinggo, Selasa (31/8/2021).

Ratusan pengurus Lira membentangkan kain putih. Mereka selanjutnya membumbuhkan tanda tangan secara bergantian.

Selain penggalangan tanda tangan, Lira juga kembali melakukan aksi cukur gundul pengurusnya sebagai wujud syukur atas tumbangnya dinasti politik Hasan Aminuddin di Kabupaten Probolinggo.

Bupati Lira Kabupaten Probolinggo, Syamsuddin, mengatakan aksi penggalangan tanda tangan masyarakat ini sebagai upaya mendukung KPK agar menuntaskan kasus korupsi jual beli jabatan Pj kades yang kini menersangkakan Bupati Tantri dan Hasan Aminuddin, suaminya.

"Kita memberikan support dan dukungan terhadap KPK dengan menggalang sepuluh ribu tanda tangan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Tujuannya, adalah agar KPK dapat menuntaskan kasus ini dan mengusut sampai ke akar-akarnya," tegas Syamsuddin kepada wartawan, usai melakukan aksi.

Syamsudin juga berharap KPK tidak hanya menuntaskan kasus OTT. Tapi kasus lain yang juga bisa diungkap seperti kasus bansos dan kasus lainnya.

"Ada juga kasus lain yang saat ini mangkrak dan juga bisa dituntaskan KPK. Karena, nantinya menjadi efek jera atau percontohan di Kabupaten Probolinggo," terangnya.

Pernyataan senada juga ditegaskan Sarful Anam, pegiat anti korupsi yang getol menyuarakan anti korupsi di Kabupaten Probolinggo. Ia mendukung langkah KPK menahan Bupati Tantri dan Hasan Aminuddin.

Menurut Sarful, OTT dengan menyita barang bukti uang senilai 360 juta merupakan pintu masuk KPK. "Sebetulnya, jual beli jabatan itu sudah terjadi sejak lama. Saya sebagai masyarakat Probolinggo dan pegiat anti korupsi berharap KPK dapat menuntaskan kasus ini," tegasnya.

Sarful mengungkapkan, ada juga lelang jabatan yang juga perlu diusut dan dituntaskan. "Ini harus dituntaskan, karena ini yang menjadi problema utama sehingga daerah ini menjadi daerah termiskin di Jawa Timur," tukasnya. (ndi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News